Kemodernan Arab: Paradoks Antara Neo-Patriarki dan Absolutisme Kekuasaan

Studi Charles Tripp tentang Irak dan Irak menunjukkan bahwa birokrasi menjadi instrumen kontrol, bukan pelayanan publik. (Tripp, 2007)

Institusi politik modern diserap ke dalam logika keluarga atau suku. Pemilu dalam banyak kasus menjadi arena patronase, bukan kontestasi ide. (Haghighat, 2005)

Baca juga: Sedang Dibangun, Kudus Bakal Punya Pabrik RDF Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar

Keluarga sebagai metafora negara

Sharabi menunjukkan bahwa struktur patriarki Arab membentuk cara masyarakat memahami otoritas: negara dipandang sebagai keluarga besar, penguasa sebagai “ayah,” dan rakyat sebagai “anak” yang harus patuh. (Sharabi, 1988)

Konsekuensi politisnya: legitimasi personal lebih kuat daripada legitimasi institusional; hubungan politik bersifat emosional, bukan rasional; ruang publik independen sulit tumbuh. 3.3 Pendidikan modern tetapi tidak kritis Walaupun tingkat pendidikan meningkat, kultur kritis tetap lemah karena kurikulum didominasi hafalan dan loyalitas. (Sharabi, 1988).

Dalam kontek ini Pendidikan sebagai tujuan capaian material untuk memperoleh fasilitas kehidupan yang layak dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara. 

Emansipasi Perempuan Arab Saudi sebagai Ujian Paradoks

Dalam persoalan posisi perempuan dalam wilayah publik, Arab dibawah Visin 2030 diwakili oleh Putra Mahkota telah terjadi reformasi gender secara besar-besaran.

Wanita yang dahulu hanya mengurus urusan tiga “ur” Kasur, sumur, dan dapur, kini berubah total, mereka dizinkan untuk melamar dan menempati pos-pos public seperti perusahaan, bandara, dan wilayah public lainnya.

Langkah ini bukan murni altruistik. Ini adalah kebutuhan ekonomi—melipatgandakan tenaga kerja produktif untuk mendiversifikasi ekonomi non-minyak.

Negara memberikan kebebasan bergerak dan bekerja sebagai alat pembangunan.

Kebebasan ini bersifat selektif. Negara memberikan izin mengemudi, tetapi pada saat yang sama, aktivis yang menuntut hak yang sama dipenjara.

Ini adalah sinyal jelas bahwa reformasi hanya datang dari atas, dan hanya sejauh yang diizinkan oleh penguasa.

Meskipun perempuan kini menjadi tenaga kerja, kesetaraan substantif (kesetaraan upah dan peran) gagal terwujud.

Di sinilah Neo-Patriarki terlihat menunjukkan kekuatannya.