Kemodernan Arab: Paradoks Antara Neo-Patriarki dan Absolutisme Kekuasaan

Ringkasan Berita:

• Modernitas sering dipahami sebagai sebuah proyek sejarah yang membawa rasionalisasi, diferensiasi institusional, penguatan hak-hak individu, dan tumbuhnya ruang publik.

• Namun, banyak negara Arab sejak abad ke-20 mengalami modernisasi dalam bentuk yang berbeda setelah ditemukan ladang-ladang minyak

• Kondisi ini ini menjadi apa yang digambarkan oleh Sharabi sebagai neo-patriarchy, yakni pola patriarkal tradisional yang beroperasi dalam kerangka institusi modern.

TRIBUNBANYUMAS.COM - Semenjak ladang minyak bumi ditemukan di Iran pertama kali oleh pencari Inggris Bernama William Knox D’Arcy tahun 1901, disusul penemuan ladang minyak di wilayah Irak tahun 1927, dan sembilan tahun berikutnya di Arab Saudi, yang merupakan cadangan minyak terbesar di dunia, Arab Saudi dan seluruh kawasan Negara Teluk berubah wajah.

Semua tidak mengira, minyak bumi mereka berharga bak mas berlian, diburu oleh dunia Barat dan dihargai tinggi.

Seketika itu, Orang Arab yang dulunya adalah para penggembala yang nomanden, masyarakat yang tak mengenal pendidian seketika berubah, jalan-jalan diperbagus, bangunan-bangun berdiri megah, pasar tradisional diganti dengan mall-mall, wanita-wanita mulai berani berdandan dan mereka mulai berbondong-bondong untuk mengirim anak-anak mereka sekolah sampai Perguruan Tinggi. Inilah awal modernisasi Arab mulai bergemuruh. (Anshari, 2015)

Hanya saja, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa, modernisasi yang muncul di dunia Arab adalah paradoks yang berbeda dengan modernitas yang ada di Eropa.

Di banyak negara Arab, modernisasi institusional tidak diikuti perubahan relasi sosial dan politik secara mendasar.

Fenomena ini menghasilkan konfigurasi neo-patriarki—sebagaimana dirumuskan Hisham Sharabi—yang hidup berdampingan dengan absolutisme negara modern. (Sharabi, 1988)

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana relasi dialektis antara modernitas teknologis, neo-patriarki, dan absolutisme politik, serta untuk mengurai apa yang terjadi di dunia Arab bahwa modernisasi yang saat ini terus berlangsung, justru memperkuat struktur kekuasaan hierarkis.

Melalui kajian teoritis dan telaah literatur, tulisan ini menyoroti bagaimana modernitas di dunia Arab merupakan modernitas yang terdistorsi (distorted modernity) karena tidak terjadi transformasi epistemologis dan struktural dalam masyarakat.

Baca juga: 600 Mahasiswa UMP Purwokerto dan UIN Saizu Ikuti Kuliah Umum Asuransi Syariah

Fenomena Neo-Patriachy

Modernitas sering dipahami sebagai sebuah proyek sejarah yang membawa rasionalisasi, diferensiasi institusional, penguatan hak-hak individu, dan tumbuhnya ruang publik.

Namun, banyak negara Arab sejak abad ke-20 mengalami modernisasi dalam bentuk yang berbeda: pendidikan diperluas, negara membangun birokrasi modern, teknologi berkembang cepat, gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, fasilitas transportasi diperbagus, namun sjustru pada struktur kekuasaan tetap patrimonial dan bahkan tetap otoritarian.

Fenomena ini, dikenal sebagai authoritarian resilience, menantang asumsi sosiologis klasik yang menyatakan bahwa modernisasi ekonomi dan sosial secara otomatis akan memicu liberalisasi politik.

Kondisi ini ini menjadi apa yang digambarkan oleh Sharabi sebagai neo-patriarchy, yakni pola patriarkal tradisional yang beroperasi dalam kerangka institusi modern. (Sharabi, 1988)

Paradoks tersebut menunjukkan bahwa modernitas tidak bersifat linear maupun universal. Sejalan dengan argumen Eisenstadt tentang multiple modernities, (Eisenstadt, 2000) modernitas di dunia Arab membentuk lintasannya sendiri, namun dengan ketegangan internal antara orientasi modern dan struktur kultural tradisional.

Ketegangan ini menjelaskan mengapa kemoderenan Arab cenderung menghasilkan negara kuat dengan masyarakat sipil yang lemah, serta melahirkan otoritarianisme yang mengakar.

Modernitas sebagai Transformasi Struktural

Anthony Giddens menekankan bahwa modernitas bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi proses transformasi relasi sosial melalui “penjauhan ruang-waktu,” rasionalisasi, dan institusionalisasi perilaku sosial. (Giddens, 1990) Modernitas menuntut perubahan dalam struktur otoritas, cara produksi pengetahuan, serta peran individu dalam masyarakat.

Jurgen Habermas menekankan dimensi penting modernitas: lahirnya ruang publik rasional-kritis yang memungkinkan masyarakat sipil menantang kekuasaan negara. (Habermas, 1989) Namun, tidak semua masyarakat mengalami proses ini secara utuh.

Baca juga: Kisah Alumni UMP Jadi Perawat di Timur Tengah Gaji di Atas Rp 60 Juta

Eisenstadt menyatakan bahwa modernitas memiliki banyak varian. (Eisenstadt, 2000) Dalam konteks Arab, varian modernitas berkembang dengan ciri:

(1) adopsi bentuk-bentuk negara modern;

(2) modernisasi ekonomi dengan peran negara dominan;

(3) modernisasi budaya yang terbatas;

(4) tidak ada break epistemologis dengan nilai-nilai hierarkis tradisional.

Dalam karya monumental Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society, Sharabi menunjukkan bahwa modernisasi Arab tidak menghapus logika patriarki, tetapi justru memperkuatnya melalui institusi negara modern. (Sharabi, 1988) Neo-patriarki bukan patriarki tradisional, melainkan patriarki yang bekerja dalam institusi modern—birokrasi, pendidikan, militer—yang seharusnya rasional tetapi digunakan secara personalistik dan hierarkis.

Menurut Yoyo mestinya konsep Neo-Patriakhi ini dapat menjadi Solusi kebuntuan dan kemacetan transformasi sosial-politik yang terjadi di dunia Arab, namun sejauh ini kritikan Sharabi belum dapat dengan mudah terialisir. (Yoyo, 2018)

Neo-Patriarki: Tradisi yang Menyamar sebagai Modernitas

Jika pembaca pergi ke Arab di waktu-waktu sekarang ini, hampir semua negara Teluk mengalami apa yang disebut modernisasi teknologis, bukan modernisasi sosial. (Kuran, 2011)⁷

Teknologi informasi dan sistem administrasi berkembang cepat.Infrastruktur modern dibangun massif.

Pendidikan massal meluas. Namun, hal ini tidak disertai perubahan nilai, relasi kekuasaan, atau sistem legitimasi.

Dampaknya: Birokrasi modern berfungsi secara patrimonial.

Studi Charles Tripp tentang Irak dan Irak menunjukkan bahwa birokrasi menjadi instrumen kontrol, bukan pelayanan publik. (Tripp, 2007)

Institusi politik modern diserap ke dalam logika keluarga atau suku. Pemilu dalam banyak kasus menjadi arena patronase, bukan kontestasi ide. (Haghighat, 2005)

Baca juga: Sedang Dibangun, Kudus Bakal Punya Pabrik RDF Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar

Keluarga sebagai metafora negara

Sharabi menunjukkan bahwa struktur patriarki Arab membentuk cara masyarakat memahami otoritas: negara dipandang sebagai keluarga besar, penguasa sebagai “ayah,” dan rakyat sebagai “anak” yang harus patuh. (Sharabi, 1988)

Konsekuensi politisnya: legitimasi personal lebih kuat daripada legitimasi institusional; hubungan politik bersifat emosional, bukan rasional; ruang publik independen sulit tumbuh. 3.3 Pendidikan modern tetapi tidak kritis Walaupun tingkat pendidikan meningkat, kultur kritis tetap lemah karena kurikulum didominasi hafalan dan loyalitas. (Sharabi, 1988).

Dalam kontek ini Pendidikan sebagai tujuan capaian material untuk memperoleh fasilitas kehidupan yang layak dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara. 

Emansipasi Perempuan Arab Saudi sebagai Ujian Paradoks

Dalam persoalan posisi perempuan dalam wilayah publik, Arab dibawah Visin 2030 diwakili oleh Putra Mahkota telah terjadi reformasi gender secara besar-besaran.

Wanita yang dahulu hanya mengurus urusan tiga “ur” Kasur, sumur, dan dapur, kini berubah total, mereka dizinkan untuk melamar dan menempati pos-pos public seperti perusahaan, bandara, dan wilayah public lainnya.

Langkah ini bukan murni altruistik. Ini adalah kebutuhan ekonomi—melipatgandakan tenaga kerja produktif untuk mendiversifikasi ekonomi non-minyak.

Negara memberikan kebebasan bergerak dan bekerja sebagai alat pembangunan.

Kebebasan ini bersifat selektif. Negara memberikan izin mengemudi, tetapi pada saat yang sama, aktivis yang menuntut hak yang sama dipenjara.

Ini adalah sinyal jelas bahwa reformasi hanya datang dari atas, dan hanya sejauh yang diizinkan oleh penguasa.

Meskipun perempuan kini menjadi tenaga kerja, kesetaraan substantif (kesetaraan upah dan peran) gagal terwujud.

Di sinilah Neo-Patriarki terlihat menunjukkan kekuatannya.

(1) Kesenjangan Upah yang diterima; studi menunjukkan kesenjangan upah (gender wage gap) yang signifikan di Saudi.

(2) Laki-laki sebagai penanggung jawab finansial mutlak; budaya klan yang kental menekankan bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh atas nafkah.

Sesuai norma, laki-laki merasa malu (pamali) jika istri yang harus memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga.

Mereka lebih memilih tidak menikah daripada dihidupi istri.

Sebaliknya, uang hasil kerja perempuan digunakan untuk keperluan dan kesenangan pribadi, bukan untuk berbagi membantu kebutuhan rumah tangga seperti pendidikan anak atau belanja bulanan. Implikasi struktural; karena tanggung jawab finansial utama tetap ada pada laki-laki, masyarakat memandang wajar jika upah laki-laki lebih besar. Namun ini kondisi ini tentu saja menunjukkan kesetaraan gender masih bersifat semu.  (Qurtuby, 2022)

Baca juga: Tak Perlu ke Pusat Kota Kebumen, Warga Karanggayam Bersyukur Ada Pengobatan Gratis dari Korpri

Mengunci Potensi Perubahan: Netralisasi Kelas Terdidik

Sinergi antara absolutisme dan Neo-Patriarki ini memiliki dampak paling merusak pada kelas menengah terdidik, yang seharusnya menjadi mesin penggerak perubahan demokratis, namun pada kenyataannya terjadi dilemma kelas menengah, yakni lulusan universitas termasuk perempuan yang terdidik, seharusnya menuntut reformasi politik.

Namun, karena negara absoluti mengontrol sebagian besar lapangan kerja yang stabil dan bergaji tinggi, dan karena akses ke pekerjaan tersebut dimediasi oleh koneksi klan (Neo-Patriarki), mereka menghadapi pilihan sulit.

Pada akhirnya mereka justru menjadi agend agen status quo, mereka akhirnya dipaksa untuk kembali ke jaringan loyalitas klan/suku demi mengamankan pekerjaan.

Dengan demikian, Absolutisme secara efektif membeli dan menetralkan potensi kritis kelas ini. Mereka menjadi birokrat yang patuh, bukan reformis.

Jalan Panjang Menuju Warga Negara

Modernitas Arab tetap menjadi stagnasi struktural karena Neo-Patriarki memastikan bahwa individu dididik menjadi subjek yang patuh di rumah (patuh pada ayah/sheikh) yang kemudian dengan mudah menjadi subjek yang loyal kepada negara.

Perubahan sejati, yang dapat mengantarkan Arab Saudi dan wilayah sekitarnya menuju kesetaraan penuh dan akuntabilitas politik, hanya akan terjadi jika masyarakat secara kolektif berani menantang dan meruntuhkan pilar otoritas yang paling tua dan akrab: kontrol sosial dan hierarki di dalam unit keluarga. Hingga saat itu, kemajuan Arab akan terus menjadi Sangkar Emas—indah, modern, tapi terkunci dari dalam.

Penutup

Kemoderenan Arab merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan paradoksal. Modernisasi institusional berkembang pesat, tetapi transformasi sosial dan politik tertahan oleh struktur neo-patriarki.

Negara modern digunakan untuk memperkuat absolutisme, bukan membentuk tata kelola demokratis.

Paradoks ini menunjukkan bahwa modernitas tidak otomatis menghasilkan demokrasi atau masyarakat terbuka.

Modernitas Arab merupakan bentuk modernitas terdistorsi, di mana teknologi dan institusi modern hidup berdampingan dengan nilai dan struktur tradisional yang konservatif.

Untuk memahami masa depan politik Arab, perlu melihat dinamika ini bukan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai varian modernitas tersendiri dengan logika historis yang khas. (*)

Daftar Pustaka

Anderson, Lisa. “The State in the Middle East and North Africa.” Comparative Politics 20, no. 1 (1987): 1–18.

Bayat, Asef. Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Stanford University Press, 2010.

Bishara, Azmi. The Arab Question: Context, Challenges, and Choices. Stanford University Press, 2021.

Buckner, Elizabeth. The Politics of Educational Reform in the Arab World, Comparative Education Review 57, no. 2 (2013): 261–283.

Eisenstadt, S.N. Multiple Modernities, Daedalus 129, no. 1 (2000): 1–29.

E. Haghighat, Neopatriarchy, Islam and female labour force participation: A reconsideration", International Journal of Sociology and Social Policy, Volume/Tahun: Vol. 25 No. 10-11 (2005), pp. 84–105

Giddens, Anthony. The Consequences of Modernity, Stanford University Press, 1990.

Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press, 1989.

Heydemann, Steven. Upgrading Authoritarianism in the Arab World, Brookings Institution, 2007.

Kuran, Timur. The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East, Princeton University Press, 2011.

Sharabi, Hisham. Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society, Oxford University Press, 1988.

Sumanto Al Qurtuby, Between Polygyny and Monogamy: Marriage in Saudi Arabia and Beyond Al-Jami'ah Journal of Islamic StudiesVolume/EdisiVol. 60, No. 1 (2022)

Yoyo, Neo-Patriarchy and the Problem of the Arab Crisis: A Critical Study on Hisham Sharabi's Works, Qudus International Journal of Islamic Studies, Volume/EdisiVol. 6, No. 2 (2018), hlm. 251–267

Penulis adalah Rohmat Suprapto, mahasiswa S3 Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.