Pernyataan Sikap UNS Terkait Kondisi Tanah Air: DPR dan Pemerintah Diminta Punya Kepekaan Sosial

TRIBUNBANYUMAS.COM, SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengeluarkan pernyataan sikap terkait demo dan situasi politik yang terjadi di Tanah Air, beberapa hari terakhir.

Mereka pun mengingatkan DPR dan pemerintah agar memiliki kepekaan sosial dan meninjau ulang kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Pernyataan sikap ini disampaikan langsung Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Dr Hartono dalam konferensi pers di Rektorat UNS, Senin (1/9/2025).

Saat membacakan prenyataan sikap, Prof Hartono didampingi Majelis Wali Amanat (MWA), senat, dewan professor, juga sekretaris univeritas.

Hartono mengatakan, dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan persatuan bangsa, keberlangsungan demokrasi, serta keamanan masyarakat. 

"Terkait gelombang aksi massa yang diwarnai kekerasan, tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat luas, kami, civitas akademika UNS merasa perlu menyampaikan pernyataan sikap," kata Prof Hartono.

Baca juga: Demo di Mako Brimob Solo Ricuh, Gas Air Mata Ikut Bubarkan PKL Manahan. 10 Orang Dilarikan ke RS

Hartono mengatakan, UNS menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang terjadi dan turut berbela sungkawa atas jatuhnya korban dalam berbagai aksi massa.

"Tentu, kita sangat prihatin dengan adanya korban yang berjatuhan dari berbagai aksi massa di Tanah Air," katanya.

Ia mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menyampaikan aspirasi secara bijaksana, menghindari kekerasan dan anarkisme, serta tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Menyerukan agar seluruh sivitas akademika UNS tetap memiliki kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan menyalurkan aspirasi melalui cara-cara damai, bertanggung jawab, dan menjaga kondusivitas kehidupan bermasyarakat," imbuhnya.

Hartono mengatakan, UNS mendukung penyampaian aspirasi masyarakat dalam bentuk aksi damai sebagai wujud demokrasi.

UNS juga mendesak pemerintah mendengar dan mewujudkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat, serta menegakkan hukum yang adil.

"Kami mengingatkan DPR dan pemerintah agar memiliki kepekaan sosial dan meninjau ulang kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, keadilan sosial, demokrasi, dan melemahkan supremasi sipil, serta menghindari sikap dan tindakan yang melukai rakyat," katanya tegas.

Baca juga: SITUASI MENCEKAM di Solo, Massa Amuk Halau Damkar dan Ambulans, Gedung DPRD Dibiarkan Membara

Terakhir, UNS mengajak aparatur ketertiban dan keamanan, baik Porli maupun TNI, untuk mengedepankan langkah persuasif dan humanis dalam merespons penyampaian aspirasi masyarakat, demi menjaga kedamaian dan harmoni bersama.

Hartono menegaskan, pernyataan sikap ini perlu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian sivitas akademika UNS terhadap bangsa dan negara.

"Kami, sebagai civitas akademika UNS, memiliki tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara," katanya. (*)