Buruh Sampai Turun ke Jalan, UMK Kota Semarang Diusulkan Rp 4,1 Juta

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Puluhan buruh di Kota Semarang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota, Senin (24/11/2025).

Aksi unjuk rasa itu di antaranya menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) dan upah minimum sektoral kota (UMSK) 2026.

Aksi tersebut digelar setelah buruh menilai pemerintah kota belum memberikan ruang dialog yang memadai terkait pembahasan kebijakan pengupahan tahun 2026.

Pimpinan Presidium Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) Kota Semarang, Sumartono menyebut aksi ini berangkat dari pentingnya pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Putusan itu menegaskan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup buruh melalui penetapan UMK dan UMSK yang berkeadilan, berdasarkan kebutuhan hidup layak serta kondisi ekonomi aktual.

Sebagai upaya untuk mendorong implementasi putusan MK tersebut, aliansi mengaku telah dua kali mengajukan permintaan audiensi dengan Wali Kota Semarang, masing-masing pada 7 November dan 20 November 2025.

Permintaan ini diajukan agar buruh dapat menyampaikan langsung kajian dan rekomendasi terkait pengupahan Kota Semarang tahun 2026.

"Kami menginginkan penetapan UMK dengan kenaikan sebesar 19 persen dan UMSK dengan kenaikan minimal 7 % , serta mempertahankan dan menambah sektor-sektor UMSK sesuai struktur industri di Kota Semarang," jelas Sumartono.

Lebih jauh, Sumartono menegaskan jika UMSK secara prinsip memang harus lebih tinggi dibandingkan UMK sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi sektor-sektor industri tertentu.

Ia menjelaskan, kategori UMSK akan dibedakan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan, yakni risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi.

"Itu nanti tiga hal itu itu akan tetap diklasifikasikan secara sektor," ungkapnya.

Aksi demonstrasi yang dilakukan ketiga kalinya ini akhirnya direspon Wali Kota Semarang. Perwakilan massa aksi unjuk rasa tersebut ditemui Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.

Saat audiensi, Wali Kota menyebut memahami dan mendukung permintaan buruh untuk kenaikan upah 2026. Namun ia menyebut besaran kenaikan tidak bisa diputuskan oleh pemerintah kota.

"Kenapa (UMK) harus naik? Karena nilai semua hal itu naik. Kalau enggak naik ya nanti saya ikut demo lah ke Kementerian. Dan Kementerian saya kira sudah berkomitmen untuk naik. Dan berapa naiknya? Itu tidak bisa diputuskan oleh Pemkot. Apakah nanti pemkot akan menambah upah di Kota Semarang atau tidak? Ya mari kita lihat semuanya," kata Wali Kota meyakinkan para buruh.

Lebih lanjut, Wali Kota menyebut Pemkot tetap memperjuangkan kenaikan UMR dan UMSK, tetapi keputusan akhir berada di pemerintah pusat dan Dewan Pengupahan.

Ia juga menekankan perlunya koordinasi dengan berbagai pihak dan jaringan buruh.

"Kalau hanya melalui pemerintah kota saja, saya kira kurang greget ya. Harus seluruh lini, jaringan mereka di seluruh lini harus dikomunikasi untuk kita berjuang menaikkan UMR dan UMSK di Kota Semarang," katanya.

Terkait angka yang diminta buruh, yakni hingga Rp4,1 juta, Wali Kota menyatakan Pemkot akan menunggu hasil pembahasan di pusat dan Dewan Pengupahan.

"Kalau diminta soal rupiah, saya kira kita harus lihat dulu ya. Dari pemerintah pusat nanti seperti apa, kemudian nanti di dewan pengupahan seperti apa? Kalau kita mematok, kemudian ternyata terlalu kecil kan ya lucu juga," kata Agustina.

Lebih lanjut, Wali Kota menyebut pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

"Di luar itu kita juga harus berpikir mengenai situasi investasi di Kota Semarang," ujarnya.

Ia juga meminta transparansi informasi oleh para pengusaha agar perusahaan dapat menyesuaikan anggaran dan perencanaan keuangannya sebelum keputusan ditetapkan.

"Dalam pandangan kita sebenarnya yang penting bagi para investor adalah transparansi informasi. Dan itu harus disampaikan jauh-jauh sebelumnya. Kenapa? Karena kan sama dengan pemerintah kota itu mereka memiliki  semacam rancangan anggaran belanja, pendapatan dan belanja," imbuhnya. (idy)