Setoran Parkir Seret Dihantam Belanja Online, Dishub Buru Jukir Nakal Kejar PAD Purbalingga

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pemandangan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang hilir mudik di kantong-kantong parkir Purbalingga kini menjadi lebih sering terlihat. Mereka tidak hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga mengemban misi yang lebih genting: mengejar setoran retribusi parkir yang seret, demi menyelamatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terancam gagal total.

Di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, pundi-pundi rupiah dari karcis parkir ternyata tak semulus yang diharapkan. Bayang-bayang kegagalan tahun lalu seolah kembali menghantui, memaksa Dishub untuk memutar otak dan mengintensifkan kerja lapangan di sisa waktu yang ada.

Kejar Setoran

Baca juga: Pimpin Apel Hari Santri, Wabup Dimas Dorong Santri Purbalingga Kuasai Teknologi dan Sains

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Purbalingga, Sunarno, tak menampik bahwa kondisi saat ini cukup berat. Dari target ambisius sebesar Rp1,836 miliar untuk tahun 2025, realisasi yang masuk ke kas daerah hingga bulan Oktober ini baru menyentuh angka 65 persen.

"Sehingga kami saat ini sedang gencar untuk melakukan inspeksi ke lapangan," kata Sunarno kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (22/10/2025).

Inspeksi ini bukan sekadar formalitas. Petugas di lapangan kini dibekali surat peringatan hingga ancaman pemutusan kerja sama bagi para juru parkir (jukir) mitra yang 'nakal'. Sunarno mengungkap, banyak jukir yang tidak tertib, bahkan sengaja menunggak setoran hingga berbulan-bulan. "Upaya ini dilakukan agar setoran parkir dari lapangan bisa terserap secara optimal sesuai target yang diterapkan," ucapnya.

Parkir Liar dan Gempuran Belanja Online

Masalah tak hanya datang dari internal. Di sisi lain, menjamurnya parkir liar menjadi benalu yang terus menggerogoti pendapatan resmi. Para jukir tak berizin ini kerap beroperasi di luar aturan, bahkan tak segan menaikkan tarif di luar Perda yang berlaku.

"Kalau ditemukan parkir liar, kami langsung tegur dan beri arahan. Kami jelaskan bahwa pungutan di luar Perda itu tidak sah," tegas Sunarno.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari perubahan zaman. Sunarno mengakui, gempuran tren belanja online menjadi pukulan telak bagi pendapatan parkir di area pertokoan. "Sekarang masyarakat banyak yang belanja online. Jadi aktivitas di toko menurun. Kalau toko sepi, otomatis pendapatan parkir juga turun," katanya.

Faktor lain seperti tutupnya beberapa toko yang dulu menjadi pusat keramaian, cuaca yang tak menentu, hingga banyaknya jukir resmi yang akhirnya menyerah dan memilih mundur karena tak sanggup menyetor, semakin menambah pelik persoalan.

Meski dikepung berbagai kendala, asa untuk mencapai target belum padam. "Tahun lalu, target PAD parkir kami belum tercapai. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai atau setidaknya mendekati. Meskipun kondisi sedang seperti ini, kami tetap berusaha agar target bisa tercapai," pungkasnya.