Carut Marut Program MBG di Banyumas Jadi 'Laboratorium' Pusat, Perpres Penentu Nasib Disiapkan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Sederet persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas, mulai dari kewenangan pemerintah daerah yang ompong hingga dapur yang belum standar, kini menjadi 'laboratorium' berharga bagi Pemerintah Pusat.

Seluruh keluhan dan temuan lapangan tersebut akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur nasib program ini secara nasional.

Hal ini dipastikan oleh Tim Pemantauan Sekretariat Negara saat menggelar Rapat Koordinasi di Purwokerto, Kamis (16/10/2025).

Baca juga: Dapur MBG Jorok-Banyak Protes Warga, Pemkab Banyumas Mengaku Tak Bisa Beri Sanksi

Tim yang turun langsung meninjau dua dapur MBG dan sekolah penerima manfaat di Banyumas ini mengakui bahwa masalah yang terjadi bersifat sistemik dan ditemukan di banyak daerah lain.

"Banyak keluhan yang sama kami temui di lapangan, dan semua itu akan diakomodasi dalam Perpres yang sedang difinalisasi," ungkap perwakilan Tim Pemantauan Sekretariat Negara, Benedicta Trixie.

Ia menegaskan bahwa Perpres ini dirancang untuk menjawab semua 'kebuntuan' yang selama ini terjadi.

Baca juga: Fakta Mengejutkan Dapur MBG di Banyumas: Masak Sejak Dini Hari, Pakai Ruko Tak Layak

Nantinya, aturan tersebut akan memuat secara rinci dan jelas soal wewenang pemerintah daerah, mekanisme koordinasi antar lembaga, hingga petunjuk teknis pelaksanaan yang selama ini ditunggu-tunggu.

"Perpres inilah yang nantinya akan menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan MBG di daerah," ujar Trixie kepada Tribunbanyumas.com.

Tidak hanya mengatur soal birokrasi, Pemerintah Pusat juga tengah mengkaji aspek teknis yang lebih mendalam.

Temuan mengenai dapur yang belum higienis membuat tim mempertimbangkan kebutuhan fasilitas penunjang keamanan pangan yang lebih modern.

"Ke depan kami akan menilai apakah diperlukan alat sterilisasi, atau bahkan ruangan pendingin untuk menjaga kualitas makanan. Semua sedang dikaji," jelasnya.

Kunjungan dan rapat di Banyumas ini menjadi bukti bahwa suara dari daerah didengarkan.

Kini, semua mata tertuju pada finalisasi Perpres yang diharapkan menjadi solusi komprehensif agar program ambisius ini tidak hanya berjalan, tetapi berjalan dengan benar, aman, dan merata di seluruh pelosok negeri.