KASATPOL PP Buka Suara Soal Demo Ricuh Banyumas: Mahasiswa Kendalikan Massa, Perusaknya Pihak Luar

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Kepala Satpol PP Banyumas, Sugeng Amin, buka suara terkait Kerusuhan yang meluluhlantakkan sebagian kompleks Kantor Bupati Banyumas di Purwokerto, Sabtu (30/8/2025) sore.

Secara mengejutkan, ia menegaskan bahwa kerusakan parah yang terjadi bukan dilakukan oleh mahasiswa.

Menurutnya, para mahasiswa justru berusaha mengendalikan massa.

Baca juga: BANYUMAS MEMANAS, Kapolresta Dilempari Batu, Polisi Balas Tembakkan Gas Air Mata, Massa Kocar-kacir

Perusakan disebutnya dilakukan oleh kelompok liar tak terkomando yang menyusup ke dalam aksi.

Aksi ini sendiri merupakan bagian dari gelombang protes nasional buntut tewasnya seorang pengemudi ojek online di Jakarta.

'Perusaknya Pihak Luar' 

Sugeng Amin memberikan kesaksian mengenai situasi di lapangan saat kericuhan pecah.

Ia melihat peran berbeda antara kelompok mahasiswa terorganisir dengan massa lain yang datang tanpa arahan.

"Mahasiswa sebenarnya yang mengendalikan massa agar tidak anarkis. Tapi ada yang tidak terkomando, sehingga bergerak secara brutal," ungkap Sugeng kepada Tribunbanyumas.com.

Ia berharap tidak ada lagi aksi susulan dan semua pihak dapat menyampaikan aspirasi dengan cara yang lebih santun tanpa merusak fasilitas publik.

Pos Satpol PP Porak-poranda 

Sugeng membeberkan kerusakan parah yang dialami oleh instansinya.

Pos jaga Satpol PP yang berada di kompleks Pemkab menjadi salah satu sasaran utama amuk massa.

"Posko Satpol PP hancur semua. Barang-barang seperti amplifier, helm, kipas angin dibakar. Pos satpol porak-poranda, kursi-kursi juga ikut dibakar," katanya.

Kerusakan juga meluas ke gedung utama Pemkab, di mana pagar-pagar teralis di area Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dilaporkan ikut dijarah oleh massa.

Lima Tuntutan Massa Aksi 

Di tengah kericuhan, massa aksi tetap menyuarakan lima tuntutan utama yang menjadi dasar pergerakan mereka.

Tuntutan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan negara dan tindakan represif aparat.

Tuntutan tersebut antara lain menolak represivitas aparat, menuntut pencopotan Kapolri, mengusut tuntas kekerasan dalam unjuk rasa, menolak wakil rakyat yang tidak pro-rakyat, serta menuntut kebijakan yang menyejahterakan rakyat.

Gelombang protes ini diprediksi masih akan terus berlanjut hingga ada tanggapan resmi dari pemerintah.