Hari Ini Ribuan Driver Ojol akan Mogok Massal, Aplikasi Dimatikan

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA – Warga yang biasa menggunakan jasa ojek online (ojol), harus siap-siap untuk mencari moda transportasi.

Pasalnya, Rabu (17/9/2025) pagi ini, ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan DPR RI.

Tepat di Hari Perhubungan Nasional ini, mereka mogok massal, dengan menonaktifkan aplikasi secara serentak, sekaligus turun ke jalan melakukan unjuk rasa di Jakarta. 

Karena aksi itu, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyarankan masyarakat sebaiknya bersiap mencari moda transportasi lain karena layanan ojol diperkirakan tidak beroperasi untuk sementara waktu. 

"Garda mengimbau warga Jakarta memilih transportasi alternatif pada 17 September 2025 karena sebagian besar ojol akan mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas aksi ke DPR, Kemenhub, dan Istana," ujar Igun, Selasa (16/9/2025).

Igun menjelaskan, aksi yang dinamai 179 Ojol ini akan diikuti ribuan pengemudi dari berbagai daerah di Indonesia.

Jumlah peserta diperkirakan mencapai 2.000 hingga 5.000 orang.

Igun Wicaksono, mengajak untuk berkumpul dahulu di Kantor Garda Indonesia yang bertempat di Cempaka Mas, Jakarta, pada pukul 09.00 WIB. 

Baca juga: OPINI Fahmi soal Revitalisasi Sekolah: Antara Harapan Besar dan Tantangan Implementasi

"Kemudian, kita akan konvoi ke Kemenhub, lalu ke DPR RI sekitar pukul 11.00 WIB atau 12.00 WIB,” kata Igun kepada Kompas.com, Selasa (16/9/2025).

Igun mengatakan bahwa aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional.

Namun, menurutnya, momentum yang seharusnya menjadi ajang perayaan justru dimanfaatkan untuk menyuarakan kekecewaan para mitra terhadap kebijakan transportasi.

“Sejak Menteri Perhubungan berganti, kami menilai justru terjadi kemunduran. Hari Perhubungan Nasional yang mestinya jadi kebanggaan malah menunjukkan anomali,” kata Igun.

Igun menilai kebijakan yang dikeluarkan Kemenhub cenderung lebih berpihak kepada perusahaan aplikator dibandingkan pengemudi.

Ia menyebut telah terjadi “vendor driven policy”, yakni kebijakan transportasi online yang lebih banyak menguntungkan perusahaan aplikasi.

Igun menegaskan, dalam aksinya, para pengemudi akan membawa tujuh tuntutan utama, yaitu: 

1. Mendorong RUU Transportasi Online agar masuk dalam Prolegnas 2025–2026.
2. Menetapkan potongan aplikator maksimal 10 persen sebagai harga mati.