Awasi! Pemkab Cilacap akan Gelontor Rp 119 Miliar untuk Bangun Jalan

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Arah kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Cilacap pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan RAPBD 2026 menitikberatkan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagi Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, daerah tidak boleh bergantung penuh pada dana pusat, sehingga perlu strategi konkret untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Langkah penguatan PAD ini, lanjut Syamsul, dilakukan melalui digitalisasi pajak dengan pemasangan tapping box di sektor usaha strategis.

Selain itu, tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diperbaiki agar lebih efisien, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Pemkab Cilacap juga menargetkan optimalisasi aset idle dengan pemanfaatan platform geospasial agar aset daerah lebih produktif.

Cilacap berencana menggelar event pariwisata, olahraga, dan budaya berskala nasional hingga internasional untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Dalam RAPBD 2026, pemerintah memastikan komitmen terhadap mandatory spending di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Alokasi untuk pendidikan mencapai 24,86 persen, kesehatan 35,01 persen, dan infrastruktur 30,40 persen. Ini wujud nyata menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata," kata dia.

Dikatakan Syamsul, anggaran pendidikan akan diarahkan pada program BOS Pendamping, sementara sektor kesehatan difokuskan pada asuransi masyarakat dan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Di bidang ketahanan pangan, Pemkab Cilacap menyiapkan intensifikasi pertanian modern, pembangunan jaringan irigasi, serta uji coba padi Biosalin tahan garam di lahan 2.569 hektare.

Program lumbung pangan modern dan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga digulirkan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di tingkat masyarakat.

Anggaran Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas dengan alokasi Rp119,06 miliar agar 79 persen jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada 2026.

Selain itu, Rp76,48 miliar disiapkan untuk peningkatan 580 ruas jalan desa di 266 desa agar akses masyarakat semakin lancar.

"Terhadap saran dan tanggapan yang belum dapat kami jawab saat ini, akan kami catat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan ke depan," ujarnya.

Syamsul menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (ray)