Penagihan Persuasif Tak Mempan, BPR BKK Pekalongan Bakal Somasi Nasabah Kredit Macet Rp150 Miliar

TRIBUNBANYUMAS.COM, KAJEN - Berbagai upaya dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) Kabupaten Pekalongan atas kredit macet senilai Rp150 miliar.

Setelah upaya persuasif berupa penagihan tak mempan, mereka bersiap melayangkan somasi hingga penyitaan aset.

"Kami akan ambil langkah tegas berupa somasi. Jika tetap tidak ada penyelesaian, akan dilakukan penjualan aset," kata Sakdullah, pihak ketiga yang ditunjuk BPR-BKK Kabupaten Pekalongan melakukan penagihan, Selasa (23/9/2025).

Sakdullah mengatakan, kasus kredit macet di BKK Pekalongan sebenarnya bukan hal baru.

Pasalnya, tunggakan cicilan nasabah sudah terjadi sejak 2015, 2017, 2020, hingga 2023.

Namun, ia mengakui, saat ini, masalah tersebut menjadi perhatian publik karena nilainya yang besar.

Baca juga: Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Terlibat Kredit Macet BPR BKK, Punya Tunggakan Rp3,9 Miliar

Sakdullah mengatakan, kredit macet di BKK Pekalongan tersebut mencapai lebih dari Rp150 miliar.

Dari jumlah itu, dia menangani 63 nasabah dengan nilai tunggakan mencapai Rp105 miliar.

"Kalau saya yang tangani, ada 63 rekening dengan nilai Rp 105 miliar."

"Selebihnya ditangani oleh tim organik, pihak ketiga lain, dan ada juga yang melibatkan kejaksaan," imbuhnya.

Anggota DPRD Ikut Nunggak

Menurut Sakdullah, satu di antara 63 nasabah yang dia tangani adalah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Baca juga: Kredit Macet BPR BKK Kabupaten Pekalongan Capai Rp150 Miliar, DPRD Bakal Panggil Manajemen

Angka kredit macet yang dilakukan wakil rakyat berinisial S itu mencapai Rp3,9 miliar.

"Ya, ada satu anggota dewan berinisial S. Posisi macetnya Rp3,9 miliar."

"Kontraknya sudah jatuh tempo sejak tahun lalu," ujarnya. (*)