BUPATI Wonosobo Perintahkan Desa 'Buka-bukaan' Anggaran, Minta Website Jadi Etalase Transparansi

TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo mendorong seluruh pemerintah desa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik, terutama terkait pengelolaan anggaran.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menegaskan bahwa transparansi merupakan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat.

Ia mengingatkan pentingnya peran desa dalam membangun kepercayaan publik melalui informasi yang terbuka dan mudah diakses.

Baca juga: SENTIL Bawahannya, Wabup Wonosobo Minta Stop Program Seremonial Tak Produktif

Pesan Bupati dan Sekda 

Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Wonosobo, One Andang Wardoyo, juga menekankan krusialnya transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Menurutnya, masyarakat harus diberi akses untuk mengawasi penggunaan anggaran.

“Keterbukaan informasi publik dapat semakin diperkuat di tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” pinta Andang.

Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di desa masing-masing.

Baca juga: Langka, Warga Desa Talunombo Wonosobo Bayar PBB Pakai Sampah

Optimalkan Website Desa 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Wonosobo, Khristiana Dhewi, menyatakan langkah percepatan telah dilakukan.

Salah satunya melalui pertemuan virtual dengan camat, kepala desa, dan pengelola informasi desa (PPID Desa) pada Selasa (9/9/2025).

Pertemuan itu membahas optimalisasi Open Sistem Informasi Desa (OpenSID) sebagai instrumen utama transparansi.

“Website desa harus menjadi etalase transparansi, sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan,” ujar Dhewi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/9/2025).

Ia menegaskan, website desa harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyiarkan informasi seputar anggaran, kegiatan pembangunan, dan aktivitas pemerintahan lainnya.

Pemkab Wonosobo berharap setiap desa dapat memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memastikan data yang disajikan konsisten dan akurat.