Minggu, 12 April 2026

Berita Internasional

Partai Republik dan Demokrat 'Berselisih', Pemerintah AS Shutdown, Trump Ancam PHK Massal

Partai Demokrat bersikeras mempertahankan tuntutan mereka agar subsidi kesehatan tetap didanai. 

Editor: Rustam Aji
dok. KONTAN/Gedung Putih via REUTERS 2021
DONALD TRUM - Presiden Donald Trump saat berada di Gedung Putih. 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pada Rabu (1/10/2025), akhirnya Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi melakukan “shutdown”.

Adapun arti dari Pemerintah Amerika shutdown atau berhenti beroperasi.

Di sisi lain, bukan meredakan masalah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi pegawai negeri.

Partai Demokrat bersikeras mempertahankan tuntutan mereka agar subsidi kesehatan tetap didanai, sementaraPresiden AS Donald Trump dan Partai Republik di Kongres menolak tuntutan itu.

Presiden Trump gagal mencapai kesepakatan dengan para pemimpin Kongres.

Trump dan Republik berdalih, isu itu bisa dibicarakan nanti.

Atas Shutdown ini, Pemerintah pun memanfaatkan langkah tersebut sebagai kesempatan untuk memangkas jumlah pegawai. 

“Jujur saja, kalau ini berlarut-larut, kita akan terpaksa melakukan PHK,” kata Wakil Presiden JD Vance di ruang konferensi pers Gedung Putih, Kamis (2/10/2025).

Baca juga: Anaknya Jadi Korban Keracunan MBG di Ungaran, Krisna akan Tempuh Jalur Hukum

Wakil Presiden JD Vance dalam jumpa pers di Gedung Putih mengatakan, belum ada keputusan final terkait PHK. 

Namun, tak lama setelah itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt justru menyatakan bahwa pemangkasan akan dilakukan segera.  

“Pemangkasan ini sayangnya harus segera dilakukan dan kemungkinan besar akan terjadi dalam dua hari ke depan, sangat dekat, segera," ujarnya dengan tegas. 

Namun, Leavitt menolak menjelaskan departemen atau pegawai mana yang akan menjadi target atau berapa persen tenaga kerja yang akan dipecat.

Bila itu menjadi kenyataan, maka sekitar 750.000 pegawai diperkirakan akan menjadi korban PHK tersebut. 

Akibat dari PHK Massal, banyak kantor pemerintah akan ditutup dan bahkan mungkin terjadi selamanya. 

Agenda deportasi diperkirakan tetap berjalan penuh, sedangkan layanan pendidikan, lingkungan, dan sektor lain bakal terganggu. 

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/3
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved