Opini: Lindungi Perempuan Disabilitas dari Jerat Eksploitasi

Ringkasan Berita:

• Perempuan disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual oleh orang terdekat melalui modus bujuk rayu bernominal kecil.
• Keterbatasan kognitif membuat korban tidak memahami makna persetujuan seksual (consent), sehingga sering dimanfaatkan oleh pelaku.
• Penanganan hukum yang peka sangat penting, dibarengi dengan perubahan cara pandang masyarakat agar tidak menormalisasi eksploitasi kerentanan.

TRIBUNBANYUMAS.COM - Dalam berbagai kesempatan mendampingi korban perempuan dengan kondisi disabilitas, saya menyaksikan pola yang hampir selalu sama.

Pelaku kekerasan tersebut bukanlah orang asing.

Mereka adalah orang-orang terdekat—tetangga, orang yang tinggal satu desa, satu lingkungan, bahkan yang setiap hari berpapasan dengan korban.

Baca juga: Pokja Disabilitas Satria Baturaden Ajak Masyarakat Tidak Kucilkan Penyandang Disabilitas Mental 

Relasi yang seharusnya aman justru menjadi ruang paling berbahaya.

Awal Bujuk Rayu

Kekerasan itu sering kali tidak diawali dengan ancaman besar.

Ia dimulai dari hal yang tampak sederhana: uang receh, perhatian kecil, dan bujuk rayu yang dibungkus dengan kedekatan.

Dalam beberapa kasus, nominal yang diberikan begitu kecil, nyaris tak bermakna.

Namun, dari situlah tubuh korban diperlakukan seolah dapat ditukar dengan sesuatu yang remeh.

Di ruang pendampingan, saya berulang kali melihat bagaimana korban tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi pada dirinya.

Perempuan dengan disabilitas intelektual atau mental memiliki kapasitas kognitif yang berbeda.

Manipulasi Makna Persetujuan

Mereka mungkin tidak memahami makna relasi seksual, tidak memahami konsekuensinya, dan tidak menyadari bahwa tubuhnya sedang dilanggar.

Dalam situasi seperti ini, konsep “persetujuan” menjadi sangat problematis.

Persetujuan mensyaratkan pemahaman, kesadaran, dan kebebasan memilih.

Ketika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas tersebut, maka yang terjadi bukanlah hubungan sukarela, melainkan eksploitasi atas kerentanan.

Kata “Ya” yang diucapkan tanpa pemahaman bukanlah persetujuan yang sah secara moral maupun hukum.