Nirempati! Pejabat Pemkab Banyumas Touring Naik Moge di Tengah Efisiensi yang Berimbas ke Masyarakat

Dalam situasi fiskal daerah yang ketat, pemangkasan program sosial, hingga penundaan sejumlah kegiatan masyarakat, tindakan pejabat memamerkan aktivitas rekreatif dinilai sebagai ironi. 

Baca juga: Bupati Sadewo Cari Anak Buah Loyal, 39 Pejabat Rebutkan Enam Kursi Eselon II Banyumas

Narasi efisiensi disebut berubah menjadi paradoks ketika pejabat Banyumas terlihat bersenang-senang, sementara publik diminta menahan diri.

"Pejabat mungkin dapat beralasan touring tersebut tidak menggunakan APBD."

"Namun, dalam konteks komunikasi publik, persepsi menjadi faktor penting."

"Ketika seorang pejabat tampil hedonis sesaat setelah mengumumkan efisiensi, kepercayaan publik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam hitungan menit," katanya. 

Di era keterbukaan informasi, pejabat publik bukan hanya dituntut bekerja benar tetapi juga bertindak peka. 

Kontrol Publik

Akademisi UIN Saizu Purwokerto Barid Hardianto ikut berkomentar atas kondisi yang terjadi.

Dia menilai, kritik publik yang muncul merupakan bentuk kontrol sosial.

"Tuntutan masyarakat agar pejabat melakukan realokasi anggaran ke hal yang lebih bermanfaat seperti perbaikan jalan, penanganan bencana, hingga RTLH adalah hal yang wajar."

"Dengan begitu, perilaku pejabat yang terkesan foya-foya bisa dikurangi," ujarnya.

Barid menegaskan, apabila touring motor tersebut memang menjadi kegiatan rutin maka program itu perlu ditinjau ulang.

"Apalagi kalau rutin, itu bukan rutinitas yang baik," tegasnya.

Menurut Barid, kesederhanaan bukan tuntutan berlebihan tetapi kewajiban etis bagi pejabat negara, terlebih di saat daerah sedang mengalami kesulitan ekonomi dan bencana.

"Integritas bukan hanya soal laporan keuangan yang bersih, tetapi juga sikap sederhana dan empatik," ujarnya. (*)