Berita Banyumas

Nirempati! Pejabat Pemkab Banyumas Touring Naik Moge di Tengah Efisiensi yang Berimbas ke Masyarakat

Pejabat di Pemkab Banyumas dikritik. Sabtu, mereka touring mengendarai moge di Dieng di tengah seruan efisiensi yang berdampak pada masyarakat.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
Tangkap Layar Facebook Info Seputar Banyumas
TOURING MOGE - Rombongan moge diduga berisikan pejabat Pemkab Banyumas melakukan touring ke Dieng, Sabtu (15/11/2025). Aksi touring pejabat Pemkab Banyumas ini mendapat kritik dari warganet lantaran dinilai nirempati. 
Ringkasan Berita:
  • Pejabat Pemkab Banyumas diduga touring menggunakan motor gede ke Dieng, Sabtu (15/11/2028).
  • Aksi pejabat ini pun mendapat kritik dari masyarakat lantaran dinilai nirempati.
  • Kegiatan itu dinilai menunjukkan gaya hidup hedon pejabat di tengah seruan efisiensi yang berdampak pada masyarakat Banyumas.

 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, tengah mendapat sorotan dan kritikan dari masyarakat.

Mereka diduga melakukan touring menggunakan motor gede (moge) pada Sabtu (15/11/2025).

Gelombang kritik pun mengalir lantaran kegiatan itu dilakukan di saat warga sedang menghadapi bencana alam dan kondisi infrastruktur di Banyumas yang rusak.

Touring menggunakan moge ini dinilai nirempati.

Rombongan pegendara motor gede yang diduga pejabat Banyumas itu disebut-sebut melakukan perjalanan hingga kawasan wisata Dieng. 

Video kegiatan itu pertama kali diunggah akun Facebook Info Seputar Banyumas dan langsung mengundang reaksi warganet.

Baca juga: Pejabat Banyumas Dilarang Sering-Sering Dinas Luar, Harus Dukung Upaya Mencari Investor

Salah satu warga, Agung Budiarto menilai, kegiatan itu tidak tepat dilakukan di situasi daerah yang sedang membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur jalan.

"Daripada buat hura-hura, tolonglah lihat jalan di seluruh Kabupaten Banyumas." 

"Sudah banyak yang minta diganti aspalnya karena sering memakan korban akibat jalan berlubang," tulis Agung di kolom komentar.

Kritik publik makin deras lantaran video itu beredar di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah dan bencana alam yang terjadi di sejumlah titik di Banyumas.

Saat pemerintah daerah meminta masyarakat dan perangkatnya berhemat, para pejabat Banyumas dinilai justru memperlihatkan gaya hidup berlebihan.

Ketua Yayasan Tribhata Banyumas Nanang Sugiri menegaskan, masyarakat tidak mempersoalkan panjang-pendeknya perjalanan maupun jenis motor yang digunakan para pejabat tetapi ketimpangan antara seruan penghematan dan perilaku hedon pejabat di ruang publik.

"Publik tidak sedang menghitung liter bensin atau jenis motor yang digunakan."

"Yang menjadi sorotan adalah ketimpangan antara seruan penghematan dan gaya hidup pejabat yang dipertontonkan secara terbuka," tegasnya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (17/11/2025). 

Dalam situasi fiskal daerah yang ketat, pemangkasan program sosial, hingga penundaan sejumlah kegiatan masyarakat, tindakan pejabat memamerkan aktivitas rekreatif dinilai sebagai ironi. 

Baca juga: Bupati Sadewo Cari Anak Buah Loyal, 39 Pejabat Rebutkan Enam Kursi Eselon II Banyumas

Narasi efisiensi disebut berubah menjadi paradoks ketika pejabat Banyumas terlihat bersenang-senang, sementara publik diminta menahan diri.

"Pejabat mungkin dapat beralasan touring tersebut tidak menggunakan APBD."

"Namun, dalam konteks komunikasi publik, persepsi menjadi faktor penting."

"Ketika seorang pejabat tampil hedonis sesaat setelah mengumumkan efisiensi, kepercayaan publik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam hitungan menit," katanya. 

Di era keterbukaan informasi, pejabat publik bukan hanya dituntut bekerja benar tetapi juga bertindak peka. 

Kontrol Publik

Akademisi UIN Saizu Purwokerto Barid Hardianto ikut berkomentar atas kondisi yang terjadi.

Dia menilai, kritik publik yang muncul merupakan bentuk kontrol sosial.

"Tuntutan masyarakat agar pejabat melakukan realokasi anggaran ke hal yang lebih bermanfaat seperti perbaikan jalan, penanganan bencana, hingga RTLH adalah hal yang wajar."

"Dengan begitu, perilaku pejabat yang terkesan foya-foya bisa dikurangi," ujarnya.

Barid menegaskan, apabila touring motor tersebut memang menjadi kegiatan rutin maka program itu perlu ditinjau ulang.

"Apalagi kalau rutin, itu bukan rutinitas yang baik," tegasnya.

Menurut Barid, kesederhanaan bukan tuntutan berlebihan tetapi kewajiban etis bagi pejabat negara, terlebih di saat daerah sedang mengalami kesulitan ekonomi dan bencana.

"Integritas bukan hanya soal laporan keuangan yang bersih, tetapi juga sikap sederhana dan empatik," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved