Nasib Siswa Purwokerto Selatan, Pemkab Siapkan Perumahan Tapi Sekolah Belum Ada?

Ringkasan Berita:Pemkab Banyumas menggelar Konsultasi Publik II untuk Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto, Selasa (4/11).

 

Terungkap temuan bahwa wilayah Purwokerto Selatan mengalami krisis atau kekurangan fasilitas SMP.

 

Beberapa desa yang belum terlayani SMP antara lain Sidabowa, Wiradadi, Pegalongan, dan Sokawera.

 

Ironisnya, Purwokerto Selatan adalah wilayah terpadat (74.050 jiwa) dan akan diarahkan jadi kawasan permukiman terpadu.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah bersiap merombak wajah dan arah pembangunan ibu kotanya.

Proses ini dimulai melalui penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwokerto.

Dalam pembahasan awal, satu per satu masalah krusial mulai dipetakan.

Baca juga: Lowongan Kerja Banyumas untuk Posisi Operator Mesin, Sales, dan Barberman. Sudah Diverifikasi Pemkab

Salah satu yang paling disorot adalah timpangnya ketersediaan sarana pendidikan menengah (SMP).

Fakta ini terungkap dalam Konsultasi Publik II Penyusunan Revisi RDTR yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Selasa (4/11/2025).

Krisis SMP

Fokus utama masalah ini ternyata ada di wilayah Purwokerto Selatan.

Ironisnya, wilayah ini merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di kawasan perkotaan, yakni mencapai 74.050 jiwa pada tahun 2023.

Konsultan materi teknis tata ruang, Nurul, memaparkan hasil analisisnya.

Sejumlah desa di Purwokerto Selatan disebutnya masih belum terlayani fasilitas SMP secara memadai.

"Beberapa area seperti Desa Sidabowa, Wiradadi, Pegalongan, dan Sokawera masih belum memiliki akses memadai ke sekolah menengah pertama," jelasnya.

Temuan ini menjadi catatan serius, sebab kawasan selatan ke depannya justru akan diarahkan menjadi kawasan permukiman terpadu.

"Karena itu, analisis kebutuhan sarana pendidikan sudah kami lakukan sebagai dasar pertimbangan penyusunan RDTR baru," tambahnya. Kebutuhan sekolah ini harus segera diantisipasi agar pembangunan permukiman baru tidak menimbulkan masalah sosial.

Nasib Cagar Budaya

Selain soal sekolah, forum konsultasi publik itu juga menyinggung nasib bangunan-bangunan tua di Purwokerto.

Saat ini, masih ada sejumlah bangunan bersejarah yang 'terlantar' atau belum masuk dokumen perencanaan.

Penyebabnya, bangunan itu belum memiliki Surat Keputusan (SK) penetapan cagar budaya.