Bupati Sadewo Ajak Wartawan Bersinergi Bangun Banyumas: Kita Jualan Banyumas, Bukan Nyinyir!

Alasannya, media konvensional memiliki mekanisme verifikasi dan validasi informasi yang lebih kuat.

"Kami tidak pernah meninggalkan media mainstream.

Media sosial kadang bias, sementara media konvensional bisa melakukan verifikasi dan validasi," katanya.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi, Diskominfo Bandung juga mengembangkan sistem aplikasi khusus untuk kerja sama media. 

Nantinya, media yang ingin bekerja sama harus terdaftar dan diverifikasi melalui sistem tersebut, termasuk memastikan mereka terverifikasi Dewan Pers dan memiliki jangkauan sebaran yang baik.

Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah mengembangkan program citizen journalism. 

Dalam program ini, masyarakat yang membuat konten sesuai kaidah jurnalistik akan mendapat apresiasi finansial.

"Kita hargai Rp 50 ribu per konten untuk citizen journalist yang memenuhi kriteria. 

Kalau kontennya FYP dan tembus lebih dari 100 ribu penonton, kita kasih bonus Rp 5 juta," jelas Yayan.

Saat ini, terdapat lebih dari 300 jurnalis dan 28 jurnalis yang tergabung dalam ekosistem komunikasi Pemkot Bandung.

Baca juga: HMI Cabang Purwokerto Desak Kejaksaan Transparan dalam Penegakan Keadilan atas Aset Kebon Dalem

Untuk menjaga konsistensi publikasi, Diskominfo juga menyusun rencana konten mingguan (content plan) yang dibahas dan dijadwalkan secara rutin.

Menariknya, Yayan mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran menjadi bagian penting dari strategi komunikasi publik ini.

"Kalau dulu anggarannya Rp5,5 miliar sekarang bisa ditekan jadi Rp1,5 miliar," katanya. 

Langkah Pemkot Bandung ini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah mulai beradaptasi dengan pola komunikasi era digital menggabungkan kekuatan media konvensional, profesional muda, dan partisipasi warga dalam menyebarluaskan informasi publik yang terverifikasi. (jti)