Bupati Sadewo Ajak Wartawan Bersinergi Bangun Banyumas: Kita Jualan Banyumas, Bukan Nyinyir!

Ringkasan Berita:

• Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengajak insan media terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas

• Sadewo mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini belum sepenuhnya stabil

• Ia optimistis Banyumas mendapatkan dukungan anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengajak insan media terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendorong pembangunan dan menarik minat investor. 

Ajakan itu ia sampaikan dalam kegiatan Media Gathering Sinergitas Pemkab Banyumas dengan Insan Media yang digelar Kamis (30/10/2025) di Bandung. 

Dalam kesempatan tersebut, Sadewo menegaskan sinergi antara pemerintah dan wartawan bukan sekadar seremonial, melainkan bagian penting dari upaya bersama memajukan Banyumas.

"Saya kepengen sinergitas tidak hanya seperti ini. 

Selama saya jadi bupati, kerjasama antara Pemkab dan wartawan berjalan dengan baik. 

Karena wartawan pun ingin Banyumas maju," ujarnya.

Sadewo mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini belum sepenuhnya stabil. 

Namun, ia optimistis Banyumas mendapatkan dukungan anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam kesempatan tersebut dihadirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang menggarap strategi komunikasi publik berbasis digital. 

Salah satunya dengan melibatkan citizen journalist atau jurnalis warga yang dinilai mampu memperluas jangkauan informasi pemerintah di media sosial.

Baca juga: Bupati Sadewo Cari Anak Buah Loyal, 39 Pejabat Rebutkan Enam Kursi Eselon II Banyumas

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan, pihaknya saat ini menggandeng 50 tenaga ahli yang mayoritas merupakan anak muda. 

Langkah itu diambil menyesuaikan dengan karakter warga Bandung yang sangat aktif di media sosial.

"Kota Bandung ini pengguna media sosialnya tinggi, dan rata-rata anak muda. 

Karena itu kami rekrut tenaga ahli muda yang paham ekosistem digital," ujar Yayan kepada Tribunbanyumas.com.

Meski fokus memperkuat lini digital, Yayan menegaskan, pihaknya tetap mempertahankan kerja sama dengan media mainstream. 

Alasannya, media konvensional memiliki mekanisme verifikasi dan validasi informasi yang lebih kuat.

"Kami tidak pernah meninggalkan media mainstream.

Media sosial kadang bias, sementara media konvensional bisa melakukan verifikasi dan validasi," katanya.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi, Diskominfo Bandung juga mengembangkan sistem aplikasi khusus untuk kerja sama media. 

Nantinya, media yang ingin bekerja sama harus terdaftar dan diverifikasi melalui sistem tersebut, termasuk memastikan mereka terverifikasi Dewan Pers dan memiliki jangkauan sebaran yang baik.

Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah mengembangkan program citizen journalism. 

Dalam program ini, masyarakat yang membuat konten sesuai kaidah jurnalistik akan mendapat apresiasi finansial.

"Kita hargai Rp 50 ribu per konten untuk citizen journalist yang memenuhi kriteria. 

Kalau kontennya FYP dan tembus lebih dari 100 ribu penonton, kita kasih bonus Rp 5 juta," jelas Yayan.

Saat ini, terdapat lebih dari 300 jurnalis dan 28 jurnalis yang tergabung dalam ekosistem komunikasi Pemkot Bandung.

Baca juga: HMI Cabang Purwokerto Desak Kejaksaan Transparan dalam Penegakan Keadilan atas Aset Kebon Dalem

Untuk menjaga konsistensi publikasi, Diskominfo juga menyusun rencana konten mingguan (content plan) yang dibahas dan dijadwalkan secara rutin.

Menariknya, Yayan mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran menjadi bagian penting dari strategi komunikasi publik ini.

"Kalau dulu anggarannya Rp5,5 miliar sekarang bisa ditekan jadi Rp1,5 miliar," katanya. 

Langkah Pemkot Bandung ini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah mulai beradaptasi dengan pola komunikasi era digital menggabungkan kekuatan media konvensional, profesional muda, dan partisipasi warga dalam menyebarluaskan informasi publik yang terverifikasi. (jti)