Berita Banyumas

Rebutan Pasar Sekolah Hingga Keracunan Makanan Jadi Persoalan MBG Banyumas, Dindik Bakal Undang SPPI

Dindik Banyumas berencana mengundang koordinator MBG terkait kisruh dan kasus keracunan makanan yang terjadi.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
EVALUASI MBG - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas, Joko Wiyono menyoroti persoalan koordinasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya, Selasa (30/9/2025). Ia menilai, perlu adanya pemetaan ulang terkait sebaran dapur MBG agar penyaluran lebih efektif dan efisien. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas, Joko Wiyono menyoroti soal sebaran dapur makan bergizi gratis (MBG) di wilayahnya.

Joko menilai, perlu adanya pemetaan ulang terhadap persebaran dapur penyedia makanan agar penyaluran lebih tertata dan tidak menimbulkan dinamika di lapangan.

Menurut Joko, pemetaan dapur sangat penting agar tidak terjadi rebutan "pasar" atau tumpang tindih sasaran antara dapur satu dengan lainnya.

Hal ini menyusul adanya laporan dari lapangan soal ketidaksinkronan antara sekolah dan pihak koordinator MBG.

"Kemarin, saya sudah menyampaikan kepada Bu Luki (SPPG Banyumas), begitu ada dinamika, kita sampaikan."

"Idealnya, SPPI atau SPPG itu berkoordinasi dengan dinas teknis," kata Joko, Selasa (30/9/2025).

Baca juga: Sampel MBG Dikirim ke Semarang, Korban Dugaan Keracunan Makanan Empat Sekolah di Banyumas 94 Anak

Ia menegaskan, pelaksanaan program MBG di sekolah maka seharusnya penyelenggara menjalin komunikasi intens dengan Dinas Pendidikan. 

Ini untuk memastikan setiap pihak paham peran dan wilayah kerjanya.

"Kalau soal sekolah, ya harusnya koordinasi dengan Dindik agar tidak terjadi persaingan antar dapur yang mencoba mencari penikmat atau pangsa pasar MBG ini," ujarnya.

Joko menyebut, pihaknya kerap kali menjadi pihak yang harus mencarikan solusi atas persoalan teknis di lapangan. 

Padahal, posisi Dindik Banyumas hanya sebagai penerima manfaat dari program MBG yang dikelola pemerintah pusat dan provinsi.

"Akhirnya, ya kita yang mencarikan solusi."

"Oleh karena itu, agar tidak terjadi seperti itu maka perlu dipetakan, mana dapur yang sudah dapat, mana yang belum, mana yang sudah operasional, mana yang belum," paparnya.

Tak Sembarangan Teken MoU

Joko juga mengingatkan para kepala sekolah dan koordinator wilayah (korwil) agar tidak sembarangan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak dapur penyedia tanpa koordinasi.

"Sekolah sudah saya sampaikan, jangan lakukan MoU tanpa sepengetahuan korwil ataupun kepala sekolah," tegasnya.

Baca juga: Masyarakat Bisa Ikut Awasi! Setiap Dapur MBG di Banyumas Kini Wajib Unggah Kegiatan Harian di Medsos

Sumber: Tribun Banyumas
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved