Tegas! Bupati Banyumas akan Evaluasi Total Program MBG karena Banyak Muncul Masalah di Lapangan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO -  Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengaku geram dengan banyaknya persoalan di lapangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program MBG yang digelar bersama Cabang Dinas Pendidikan, Koordinator SPPG se-Banyumas, ahli gizi, dan sejumlah instansi lintas sektor, Senin (29/9/2025) di Pendopo Si Panji, Purwokerto. 

Sadewo menilai tidak adanya regulasi yang jelas membuat Dinkes tidak bisa masuk ke dapur SPPG untuk melakukan intervensi.

"Saya tidak mau tahu, minggu ini tugas dan tupoksi tim khusus harus sudah terbentuk.

Camat-camat harus jadi penanggung jawab MBG di kecamatan. 

Satgas yang ada sekarang pun bingung, belum jelas mau ngapain," tegas Bupati Sadewo.

Kepala Dinas Kesehatan Banyumas, dr. Dani Esti Novia, mengusulkan agar sertifikasi penjamah makanan menjadi syarat sebelum dapur MBG beroperasi. 

Ia menyoroti masalah seperti keracunan muncul karena banyak dapur belum memenuhi standar.

"Hal-hal yang terlihat sepele ternyata bisa jadi masalah besar. Misalnya waktu memasak yang terlalu lama sebelum makanan didistribusikan. Kalau masak jam 1 pagi, lalu distribusi jam 7, itu rentan risiko," tandasnya. 

Baca juga: BRISIK! Program MBG Berujung Petaka Bagi Siswa, Siapa Bertanggungjawab?

Ddalam rapat ini, juga terungkap ternyata Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumasmenghadapi sejumlah persoalan serius, mulai dari rebutan penerima manfaat antar dapur, minimnya tenaga bersertifikat, hingga terjadinya keracunan makanan.

Koordinator MBG Wilayah Banyumas, Luky Ayu, mengungkapkan saat ini ada 86 SPPG (Sentra Pemenuhan Pelayanan Gizi) di Banyumas, namun baru 64 yang sudah operasional. 

Adapun jumlah SPPG yang sudah memiliki SK Kepala SPPG sebanyak 88 unit.

Ia menyampaikan keluhan bahwa selama ini di Banyumas, SPPG justru berebut penerima manfaat.

"Setiap hari saya menerima laporan, dan ini terjadi di berbagai kecamatan contohnya Kembaran dan Kemranjen. 

Bahkan ada 2 SPPG yang tidak dapat kuota karena data belum sinkron," ujar Luky kepada Tribunbanyumas.com, Senin (29/9/2025).