Tegas! Bupati Banyumas akan Evaluasi Total Program MBG karena Banyak Muncul Masalah di Lapangan

Ia menyampaikan satu SPPG harus memproduksi minimal 2.000 porsi, sehingga pembagian kuota secara rata kadang tidak menyelesaikan masalah.

Lebih lanjut, Banyumas menjadi kabupaten dengan jumlah penerima MBG terbanyak di Jawa Tengah, mencapai 344.632 anak jenjang SD, SMP, dan SMA. 

Selain itu, terdapat 7.672 ibu hamil, 32.000 ibu menyusui, dan 13.081 anak stunting sebagai target penerima manfaat MBG. 

Program ini juga ditopang oleh 62 ahli gizi, namun ternyata baru 10 SPPG yang dapat sertifikasi resmi penjamah makanan.

Sehingga pengawasan keamanan pangan menjadi tantangan tersendiri.

Baca juga: Mariyati Ketiban Berkah Proyek Tol Jogja-Bawen di Kabupaten Semarang, Warungnya Dekat Exit Tol Ramai

Saat ini, dua dapur SPPG di Banyumas tengah dihentikan operasionalnya, yaitu SPPG Karanglewas Kidul dan Sudagaran Banyumas, karena dianggap terjadinya keracunan makanan.

"Kami selalu mengupdate jumlah penerima pagi dan sore.

Peran Dinas Kesehatan dan Puskesmas sangat kami butuhkan pengawasan, dan dapur tidak akan menolak kunjungan dari instansi terkait," tambah Luky dalam paparannya. 

Namun demikian, Luky juga menyoroti adanya MoU antara yayasan dan sekolah yang dilakukan tanpa sepengetahuan koordinator MBG di Banyumas. 

Hal ini menurutnya sangat berbahaya dan berpotensi melanggar prosedur operasional.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya standar harga sewa kendaraan distribusi yang seragam. 

"Kami masih bingung soal harga sewa kendaraan.Kami minta bantuan pemda agar pembayarannya diseragamkan," jelasnya.

Dandim 0701 Banyumas, Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama, S.T., menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang ketat agar tidak terjadi lagi kasus keracunan massal.

"Kami mendapat instruksi dari Mabes untuk bersinergi dalam mencegah kejadian luar biasa akibat makanan. SOP harus benar-benar diterapkan," tegasnya.

Senada, Kapolresta Banyumas, Kombes Ari Wibowo, menyatakan telah mengambil langkah konkret dalam mengawal program MBG.