Susul Fraksi PDIP, Fraksi PKS Setuju Tunjangan Perumahan DPRD Banyumas Ditinjau Ulang

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banyumas mendukung usulan evaluasi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024.

Aturan tersebut mengatur tentang tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Banyumas dengan angka Rp23 juta-Rp42,6 juta.

Anggota Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua DPRD Banyumas, Joko Pramono mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif terkait kebijakan ini.

Dalam hal ini, bupati Banyumas mengkaji kembali aturan tersebut sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Fraksi PKS selalu berusaha berpihak kepada kepentingan dan aspirasi masyarakat."

"Jadi, silakan pihak eksekutif menggunakan hak pengelolaan keuangan daerahnya secara lebih bijak dan tentunya sesuai aturan," kata Joko Pramono kepada Tribunbanyumas.com, Senin (22/9/2025).

Baca juga: Fraksi PDIP Sudah Bersuara, Bagaimana Sikap 5 Fraksi Lain di DPRD Banyumas Soal Tunjangan Fantastis?

Ia juga menyatakan pandangan Fraksi PKS selaras dengan sikap Fraksi PDI Perjuangan yang sebelumnya mendorong revisi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Banyumas.

Fraksi PDIP Minta Maaf

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Banyumas mengeluarkan pernyataan sikap soal tunjangan fantastis wakil rakyat yang kini menjadi polemik di masyarakat.

Mereka meminta maaf dan setuju Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024 yang mengantur tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Banyumas dievaluasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyumas, Agus Prianggodo mengatakan, keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan internal yang melibatkan seluruh anggota fraksi.

Rapat internal fraksi itu berlangsung di kediaman anggota Fraksi PDIP Trisno Sudarso di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas.

Rapat ini dihadiri lengkap 17 anggota fraksi PDIP DPRD Banyumas.

"Hasil keputusan rapat fraksi hari ini, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sepakat tunjangan perumahan dan transportasi ditinjau ulang."

"Kami mempersilakan bupati mengevaluasi Perbup Nomor 9 Tahun 2024," kata Agus dalam rilis yang diterima, Minggu.

Diketahui, berdasarkan Perbup Nomor 9 Tahun 2024, tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Banyumas per bulan adalah:

Tunjangan Perumahan

• Ketua: Rp42.625.000.
• Wakil Ketua: Rp34.650.000.
• Anggota: Rp23.650.000.

Tunjangan Transportasi

• Pimpinan (ketua dan wakil): Rp14.500.000.
• Anggota: Rp13.500.000.

Angka ini mendapat protes dari masyarakat lantaran dinilai terlalu fantastis di tengah kondisi ekonomi yang menghimpit.

Lima Pernyataan Sikap

Dalam pertemuan itu, Fraksi PDIP DPRD Banyumas mengeluarkan lima pernyataan sikap, yaitu:

1. Permohonan maaf kepada masyarakat.

"Dengan segala keterbatasan, kami sebagai manusia yang jauh daripada sempurna, kami Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas" bunyi pernyataan sikap pertama tersebut.

2. Persetujuan Evaluasi Perbup No 9 Tahun 2024.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banyumas mempersilakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mendengar aspirasi masyarakat yang berkembang dan meninjau ulang Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2024 yang di dalamnya memuat tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Banyumas Minta Maaf, Keluarkan 5 Pernyataan Sikap Soal Polemik Tunjangan Fantastis

3. Komitmen terhadap Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Fraksi PDI Perjuangan akan terus berbenah dan berkomitmen penuh pada upaya menegakkan nilai-nilai reformasi serta mendorong terus terbentuknya pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (good government dan good governance).

Baca juga: Tak Bisa Langsung Revisi Perbup Soal Tunjangan DPRD Banyumas, Bupati Sadewo Tunggu Inisiatif Dewan

4. Peningkatan Kinerja Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyumas akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan menjalankan tugas pokok serta fungsinya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, guna menjamin terwujudnya kebijakan pemerintah daerah yang pro-rakyat.

5. Kepatuhan pada Regulasi dan Responsif terhadap Aspirasi Publik.

"Kami, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banyumas tunduk dan patuh kepada undang-undang, peraturan pemerintah, dan seluruh regulasi yang berlaku sesuai dengan kewenangannya."

"Kami menjadikan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan kinerja DPRD dan siap menerima serta menindaklanjuti saran dan pendapat publik yang berkembang di masyarakat, khususnya di Kabupaten Banyumas," bunyi lanjutan pernyataan tersebu. (*)