Fraksi PDIP DPRD Banyumas Minta Maaf, Keluarkan 5 Pernyataan Sikap Soal Polemik Tunjangan Fantastis

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Banyumas akhirnya bersikap soal polemik tunjangan perumahan dan transportasi bagi wakil rakyat.

Minggu (21/9/2025), mereka menggelar rapat fraksi dan menghasilkan lima poin.

Satu di antaranya, mereka sepakat agar tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Banyumas ditinjau ulang.

Fraksi PDIP mempersilakan Bupati Banyumas mengevaluasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024.

Aturan tersebut menetapkan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Banyumas di angka Rp23 juta-Rp42,6 juta per bulan.

Baca juga: Tribhata Pertanyakan Sikap Diam DPRD Banyumas Soal Tunjangan Perumahan yang Fantastis

Diketahui, PDIP menjadi partai pemenang Pileg Banyumas 2024.

PDIP meraih 17 kursi dan mendapat jatah kursi ketua DPRD Banyumas.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyumas, Agus Prianggodo mengatakan, keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan internal yang melibatkan seluruh anggota fraksi.

Rapat fraksi digelar di kediaman anggota Fraksi PDIP, Trisno Sudarso, di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas.

Agus mengatakan, rapat ini dihadiri lengkap 17 anggota fraksi.

"Hasil keputusan rapat fraksi hari ini, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sepakat, tunjangan perumahan dan transportasi ditinjau ulang."

"Kami mempersilakan bupati mengevaluasi Perbup Nomor 9 Tahun 2024," kata Agus dalam rilis yang diterima, Minggu.

Sebagai fraksi dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Banyumas, PDI Perjuangan juga menugaskan ketua DPRD yang merupakan kadernya, mengirimkan surat resmi kepada bupati sebagai tindak lanjut sikap politik tersebut.

5 Pernyataan Sikap

Dalam siaran pers yang dibagikan seusai rapat, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan telah mencermati dengan sungguh-sungguh dinamika politik serta aspirasi yang berkembang di masyarakat Banyumas terkait tunjangan dewan.

Fraksi juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.

Berikut pernyataan lengkap sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyumas:

1. Permohonan maaf kepada masyarakat.

"Dengan segala keterbatasan, kami sebagai manusia yang jauh daripada sempurna, kami Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas" bunyi pernyataan sikap pertama tersebut.

2. Persetujuan Evaluasi Perbup No 9 Tahun 2024.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banyumas mempersilakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mendengar aspirasi masyarakat yang berkembang dan meninjau ulang Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2024 yang di dalamnya memuat tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

3. Komitmen terhadap Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Fraksi PDI Perjuangan akan terus berbenah dan berkomitmen penuh pada upaya menegakkan nilai-nilai reformasi serta mendorong terus terbentuknya pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (good government dan good governance).

Baca juga: Tak Bisa Langsung Revisi Perbup Soal Tunjangan DPRD Banyumas, Bupati Sadewo Tunggu Inisiatif Dewan

4. Peningkatan Kinerja Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyumas akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan menjalankan tugas pokok serta fungsinya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, guna menjamin terwujudnya kebijakan pemerintah daerah yang pro-rakyat.

5. Kepatuhan pada Regulasi dan Responsif terhadap Aspirasi Publik.

"Kami, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banyumas tunduk dan patuh kepada undang-undang, peraturan pemerintah, dan seluruh regulasi yang berlaku sesuai dengan kewenangannya."

"Kami menjadikan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan kinerja DPRD dan siap menerima serta menindaklanjuti saran dan pendapat publik yang berkembang di masyarakat, khususnya di Kabupaten Banyumas," bunyi lanjutan pernyataan tersebu. (*)