Berita Purbalingga

Tarif Murah Trans Jateng Dikeluhkan Sopir Angkot di Purbalingga, Ini Solusi yang Diberikan Pemkab

Tarif murah BRT Trans Jateng dikeluhkan sopir angkot di Purbalingga. Dishub Purbalingga cari solusi.

Penulis: Farah Anis Rahmawati | Editor: rika irawati
TRIBUN BANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
ILUSTRASI BRT TRANS JATENG - Sopir angkot di Purbalingga mengeluhkan murahnya tarif BRT Trans Jateng yang membuat penumpang tak lagi memilih angkot. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — Kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng dikeluhkan sopir angutan kota (angkot) di Kabupaten Purbalingga.

Penumpang angkot kabur dan memilih Trans Jateng yang memiliki tarif lebih murah.

Diketahui, tarif Trans Jateng Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp1.000 untuk penumpang pelajar, buruh, veteran, lansia, dan difabel.

Tarif tersebut berlaku untuk sekali naik tanpa memandang jarak tempuh.

Berbeda dengan tarif angkot yang ditentukan berdasarkan jarak tempuh penumpang.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purbalingga, Kuret Suratno buka suara.

Baca juga: Jangan Lewatkan, Purbalingga Siap Gelar Job Fair 19-20 November. Tawarkan 5.000 Lowongan Kerja

Kuret mengatakan, penetapan tarif BRT Trans Jateng sepenuhnya menjadi kewenangan Dishub Jateng.

"Dan tarif BRT Trans Jateng lebih murah dibanding tarif angkot karena adanya subsidi dari pemerintah provinsi," jelas Kuret, Jumat (10/10/2025).

Dia mengakui, saat ini, minat masyarakat menggunakan transportasi angkot semakin menurun. 

Ini terlihat dari berkurangnya trayek angkot.

Dari total 27 trayek angkot yang dulu beroperasi di Purbalingga, kini hanya tersisa 19 trayek yang masih aktif.

Larang Odong-odong

Sebagai upaya mendukung keberlangsungan angkot, Dishub Purbalingga telah menerbitkan surat edaran yang melarang sekolah menggunakan odong-odong untuk kegiatan di luar sekolah.

"Selain tidak memenuhi standar keselamatan, penggunaan odong-odong untuk kegiatan sekolah juga cukup berisiko."

"Karena itu, kami membuat surat edaran dari Ibu Sekda agar sekolah tidak lagi menggunakan odong-odong," katanya.

Baca juga: Waduh Dana Desa Purbalingga Diproyeksikan Turun pada 2026, Sejumlah Program Terancam Terdampak

Dishub berharap, kebijakan ini mendorong sekolah beralih memanfaatkan jasa angkot atau angkudes sebagai alternatif transportasi.

Sumber: Tribun Banyumas
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved