Namanya Mirip Massa Aksi Pati, Siapa Aliansi Masyarakat Purbalingga Bersatu yang Demo Bupati Fahmi

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — Senin siang (29/9/2025), suasana pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga tak biasa. 

Tempat yang sekaligus menjadi rumah dinas Bupati Purbalingga itu diserbu ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Purbalingga Bersatu.

Aksi tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya terhadap sejumlah kebijakan daerah. 

Mereka menyuarakan aspirasi dan tuntutan agar pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Fahmi M Hanif-Dimas Prasetyahani merealisasikan janji-janjinya. 

Di antara janji kampanye yang ditagih warga adalah pembangunan infrastruktur jalan dan pembukaan lapangan kerja sesuai tagline pemerintahan Fahmi-Dimas, Alus Dalane Kepenak Ngodene. 

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif yang menemui para demonstran mengatakan,  karakter masyarakat Purbalingga cenderung terbuka, cablaka (apa adanya) dan demokratis, sehingga menjadi suatu kekuatan dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.

"Pemkab tidak alergi terhadap kritik. Kami justru membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan masukan. Ini akan memperkuat semangat kebersamaan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel," ujarnya saat menemui peserta aksi. 

Sebagai tindak lanjut, Bupati Fahmi menyampaikan tiga kebijakan strategis yang tengah disiapkan. 

Baca juga: Pemekaran Kota Tegal Jadi 35 Kelurahan Ditarget Selesai 2 Tahun

Pemkab bersama DPRD akan mengevaluasi Perda Nomor 15 Tahun 2023, yang sejalan dengan SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/4528/SJ. Ia juga tengah mengkaji penghapusan pengenaan PBB dengan nominal di bawah Rp10 ribu, agar dapat meringankan beban masyarakat kecil dan menyederhanakan administrasi pajak.

Struktur dan efektivitas Tim Percepatan Pembangunan Daerah juga akan ditinjau ulang guna memastikan transparansi, akuntabilitas serta relevansi dengan kebutuhan warga. 

Pemkab pun berkomitmen untuk mengoptimalkan manfaat UHC agar masyarakat yang belum tercover BPJS dapat terjamin melalui skema PBI APBN maupun APBD. 

Ia juga berkomitmen akan melayani seluruh laporan masyarakat tanpa mendahulukan kepentingan kelompok tertentu. 

Keberhasilan menurutnya bukan diukur dari banyaknya progam, namun berdasarkan dampak nyata terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup warga. 

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Aspirasi yang disampaikan secara tertib dan damai adalah modal penting dalam membangun Purbalingga yang lebih baik,"katanya (Farah Anis Rahmawati)