Purbalingga

'PASTI BOHONG!' Bupati Purbalingga Fahmi Hanif Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan di Pemerintahannya

Bupati minta ASN dan masyarakat berani melapor jika ada pihak yang nekat menjual jabatan atas nama dirinya.

PEMKAB PURBALINGGA
APEL GABUNGAN ASN, Suasana apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Alun-alun Purbalingga, Senin (15/9/2025). Dalam kesempatan ini, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memberikan peringatan keras terkait praktik jual beli jabatan. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, memberikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk tidak mempercayai adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya.

Hal itu ia sampaikan dalam amanatnya saat memimpin apel gabungan ASN di Alun-alun Purbalingga, Senin (15/9/2025).

Bupati Fahmi dengan tegas menyatakan bahwa pengisian jabatan di Pemkab Purbalingga murni didasarkan pada prinsip profesionalisme dan meritokrasi.

Baca juga: CURHAT Damkar Purbalingga, Armada Tahun 80an, Suku Cadang Sulit, Terpaksa Modifikasi Onderdil

Pengisian Jabatan Profesional 

Menurut Bupati, pemerintah akan menilai performa ASN berdasarkan kompetensi, integritas, kejujuran, loyalitas, serta dedikasinya kepada masyarakat.

"ASN yang profesional, berkomitmen dan berdedikasi tinggi, pekerja keras dalam menyelesaikan goals dari pemerintah, Insyaallah akan kami beri ruang," ujarnya.

Ia juga menjamin tidak ada satu pun pihak, baik keluarga maupun teman, yang ia beri kewenangan untuk menjual jabatan atas namanya.

"Jika ada yang memperjualbelikan jabatan atas nama saya, jangan percaya. Pasti Bohong!" tegasnya.

Minta Warga Berani Lapor 

Bupati Fahmi pun meminta agar seluruh pihak, baik dari internal ASN maupun masyarakat, untuk tidak takut dan berani melapor apabila menemukan praktik lancung tersebut.

"Kita dari atas ingin membangun pemerintahan yang baik, good governance, dan diisi oleh orang-orang berintegritas," katanya.

Fokus APBD Pro-Rakyat 

Lebih lanjut, Bupati juga menekankan arah kebijakan anggaran ke depan.

Mulai tahun 2026 hingga akhir masa jabatannya, perumusan APBD Purbalingga akan difokuskan pada program-program yang dampaknya langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi output dari program harus nyata dan berdampak positif bagi masyarakat Purbalingga," pungkasnya.

Sumber: Tribun Banyumas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved