Dia mendorong agar kreativitas yang muncul terkait fenomena sound horeg ini tidak serta-merta dibungkam, melainkan diarahkan. 

Ia menyebutkan bahwa daripada meniru model Jawa Timur yang berlebihan, lebih baik sound horeg di Pati dikembangkan dengan karakter tersendiri yang mencerminkan budaya lokal. 

"Tonjolkan desain, permainan cahaya, kesenian lokal yang menyenangkan—bukan yang mengarah ke hal negatif," saran dia.

KH Abdul Karim menegaskan bahwa hukum Islam selalu mempertimbangkan dampak yang dimunculkan suatu perkara.

"Di mana-mana karakter penyusunan hukum itu ya seperti itu," tegas dia.

Oleh karena itu, pembatasan yang wajar sangat diperlukan. 

"Kita ingin semua pihak senang—masyarakat terhibur dan nyaman, pemerintah daerah pun bisa menikmati. Dan itu juga bisa berdampak pada nilai ekonomi, penyelenggara akan lebih laris."

"Karena kalau masyarakat senang, kan, peluang laris tinggi. Tapi kalau seperti di Jatim, saya lihat tinggi bukan main, nabrak pohon, akhirnya, kan, malah merugikan," tegas dia.

Terakhir, KH Abdul Karim menekankan bahwa keberlanjutan kreativitas haruslah berpijak pada nilai kesantunan dan budaya yang luhur.

"Supaya kreativitas itu bisa berkelanjutan harus berbasis pada nilai kesantunan dan etika sosial. Sehingga orang menikmati dengan nyaman."

"Yang biasanya diiringi tari-tarian buka aurat, diganti saja dengan tradisi lokal yang anggun dan berbudaya, tidak harus yang mengumbar aurat. Kalau yang ditampilkan itu anggun dan berbudaya, orang akan menikmati dan senang," kata dia. (*)