Meski pertumbuhan ekonomi tetap kuat, Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar -0,46 persen (month to month/mtm) pada Januari 2025, sejalan dengan tren di wilayah Pulau Jawa.

Penurunan harga didorong oleh penurunan tarif listrik, harga bawang merah, telur ayam, mobil, dan tarif kereta api. 

Transaksi Digital

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, transaksi digital di Jawa Tengah terus meningkat pesat sepanjang 2024.

Transaksi Uang Elektronik (UE) naik 18,73 persen (yoy) dengan nilai Rp30,6 triliun, sementara penggunaan QRIS melonjak 385,12 persen (yoy) dengan 411,3 juta transaksi senilai Rp40,7 triliun.

"Digitalisasi sistem pembayaran semakin berkembang, baik untuk transaksi masyarakat maupun pemerintah daerah," terangnya. 

Dalam upaya mendukung transformasi digital di sektor keuangan, BI juga mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dengan seluruh Pemda di Jateng mempertahankan indeks digitalisasi 96,25 persen pada 2024. 

Selain itu, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja daerah semakin luas, dengan 34 Pemda menerbitkan regulasi terkait dan 27 Pemda sudah menggunakannya.

Sementara itu, penggunaan uang tunai menunjukkan tren penurunan seiring meningkatnya pembayaran digital.

Arus uang kartal keluar dari BI Jateng turun 6 persen dari Rp33,3 triliun (2023) menjadi Rp31,2 triliun (2024), sedangkan arus uang masuk turun 7 persen menjadi Rp35,9 triliun.

Di sisi lain, literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap Rupiah semakin meningkat. 

Indeks literasi Rupiah di Jawa Tengah mencapai 78,96 (kategori Baik), dengan edukasi kepada lebih dari 6,5 juta orang sepanjang 2024.

BI juga mengumumkan pencabutan Uang Rupiah Khusus (URK) "For The Children of The World" edisi 1999 dengan pecahan Rp150.000 dan Rp10.000. 

Masyarakat masih dapat menukarkan uang tersebut hingga 31 Januari 2035. (*)

Baca juga: Abdul Kholik Beberkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jateng Berbasis Zona ke BI