Baca tanpa iklan
TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - DKK Karanganyar akan mengkaji sekaligus melakukan pendataan terlebih dahulu alasan warga yang menolak menerima penyuntikan vaksin.
Berdasarkan data per Kamis (3/6/2021), prosentase vaksinasi bagi lansia di Kabupaten Karanganyar sudah mencapai 50,83 persen.
Itu dari jumlah sasaran dari Pemerintah Pusat sekira 85 ribu orang.
Sedangkan prosentase vaksinasi bagi petugas pelayan publik saat ini sudah mencapai 60,25 persen dari jumlah sasaran sekira 54 ribu orang.
Baca juga: Penyaluran BSP Kemensos Mulai Besok Kamis, Ada 56.342 Penerima Manfaat di Karanganyar
Baca juga: BST Rp 300 Ribu Kemensos Bakal Dilanjut Hingga Juni? Begini Jawaban Dinsos Karanganyar
Baca juga: Ditunda, Pengumuman Pendaftaran CPNS dan PPPK Karanganyar, Suprapto: Kami Tunggu Informasi Pusat
Baca juga: 1.200 Warga Belum Terima PKH di Karanganyar, Dinsos Sebut Akibat Sinkronisasi Data
Plt Kepala DKK Karanganyar, Purwati menyampaikan, warga yang menolak menerima vaksin itu berasal dari kategori lansia.
Dinas belum tahu persis berapa jumlah warga yang menolak menerima vaksin karena saat ini masih dalam pendataan dan kajian.
Dinas juga akan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap beberapa warga yang menolak menerima vaksin.
"Kami belum inventaris, tetapi memang ada."
"Penyebabnya juga belum kami ketahui."
"Tapi itu prosentasenya kecil," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (3/6/2021).
Purwati menurunkan, dinas akan melakukan pendataan sekaligus kajian faktor apa yang menyebabkan warga menolak menerima vaksin.
Sembari melakukan pendataan dan kajian, saat ini proses vaksinasi bagi lansia serta petugas pelayan publik tetap berjalan.
"Kami mengurusi yang mau terlebih dahulu, sambil mengkaji penyebab mereka menolak," ucapnya. (Agus Iswadi)
Disclaimer Tribun Banyumas
Bersama kita lawan virus corona.
Tribunbanyumas.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.
Ingat pesan ibu, 5M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, selalu Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, mengurangi Mobilitas).
Baca juga: Duh, Gaji 3000 Guru Honorer di Blora Dibawah UMK. Ini Janji Pemkab untuk Menyejahterakan Mereka
Baca juga: Sampah di TPA Temurejo Blora Bakal Diproses Jadi Gas, Warga Sekitar Bisa Memanfaatkannya
Baca juga: Tamu Hajatan Dibatasi 75 Orang, Cara Pemkab Semarang Cegah Klaster Covid-19 Baru
Baca juga: Berlaku Setiap Selasa, Naik BRT Trans Semarang Boleh Bayar Pakai Botol Air Mineral. Begini Caranya