Breaking News:

Berita Blora

Duh, Gaji 3000 Guru Honorer di Blora Dibawah UMK. Ini Janji Pemkab untuk Menyejahterakan Mereka

Gaji sekitar 3000 guru di Kabupaten Blora dilaporkan di bawah upah minimum kabupaten (UMK) senilai Rp 1.894.000.

Editor: rika irawati
Tribunnews.com
Ilustrasi gaji guru. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Gaji sekitar 3000 guru di Kabupaten Blora dilaporkan di bawah upah minimum kabupaten (UMK) senilai Rp 1.894.000.

Terkait kondisi ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Hendi Purnomo berjanji, pemerintah kabupaten (pemkab) bakal mendongkrak gaji mereka, secara bertahap.

Hendi mengakui, gaji di bawah UMK itu diterima Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

"Terkait kesejahteraan memang belum mencapai UMK tapi pemerintah daerah ini sudah mulai membantu dengan cara kolaborasi antara dana BOS (bantuan operasional sekolah) dengan APBD," ucap Hendi, dikutip dari Kompas.com, Selasa(25/5/2021).

Baca juga: Sampah di TPA Temurejo Blora Bakal Diproses Jadi Gas, Warga Sekitar Bisa Memanfaatkannya

Baca juga: Bukannya Ikut Salat Subuh Berjamaah, Sunarto Datang Buat Gondol Motor di Masjid Al Ishlah Cepu Blora

Baca juga: Muncul 36 Kasus Baru HIV AIDS, Data Dinkes Blora Selama 4 Bulan, Ini Penyebabnya

Baca juga: Pengakuan Pelaku Aksi Premanisme di Pasar Jepon Blora: Minta Uang Buat Isi Kas Markas

Menurutnya, ketentuan besaran honorarium bagi para GTT telah ditentukan.

Guru SMP mendapatkan honor senilai Rp 1.000.000, guru SD mendapatkan honor senilai Rp 750.000, pegawai tidak tetap mendapatkan honor senilai Rp 500.000 per bulan bagi yang mempunyai masa kerja lebih dari 4 tahun.

"Misalnya, dari sekolah, dana BOS (bantuan operasional sekolah) SD cuma mampu ngasih Rp 300 ribu, berarti daerah ngasih Rp 450 ribu, itu sudah berjalan dan sudah cair," ujarnya.

Sementara, terkait legalitas atau surat penugasan, Hendi memastikan akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara bertahap, mulai tahun ajaran baru pada Juni Juli mendatang.

"Surat penugasan dari dinas, kami sudah verval (verifikasi dan validasi) dan sudah siap. Rencana, kami akan berikan nanti tahun ajaran baru," jelasnya.

Hendi menjelaskan, selama ini, GTT diatur melalui kewenangan dari kepala sekolah. Sehingga, dinas pendidikan tidak dapat berbuat banyak.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved