Baca tanpa iklan
Awas Potensi Pemalsuan Kartu Keluarga
Di sisi lain, terkait sistem penerimaan, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir saat mendaftar.
Sebab akses NIK yang semula hanya memiliki kuota 300 ribu per hari, sudah ditambah kapasitasnya menjadi 1 juta per hari.
Di sisi lain, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sempat menjadi polemik dalam PPDB beberapa tahun silam.
'Surat sakti' itu diyakini manjur dalam memudahkan calon siswa diterima di sekolah yang dituju atau favorit.
Pada PPDB 2020 kali ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mencium gelagat adanya potensi pemalsuan Kartu Keluarga (KK).
Jurus ini dipakai orangtua agar anaknya bisa belajar di sekolah favorit.
Padahal, PPDB menggunakan sistem zonasi.
Yang mana, masyarakat di sekitar sekolah berada yang diprioritaskan.
"Dahulu ribut-ribut SKTM palsu. Kali ini kami curiga habis ini KK yang dipalsukan," kata Ganjar.
KK palsu yang dimaksud yakni penggunaan KK baru dengan memindahkan alamat ke dalam zona sekolah yang diincar.
Oleh karena itu, lanjutnya, ada persyaratan KK yang dipakai yakni minimal telah berlaku satu tahun.
• Gowes Pakai Masker, 2 Orang Warga Semarang Meninggal Dunia, Begini Kata Wali Kota Hendi
• Densus 88 Turun Tangan, Kasus Penyerangan Wakapolres Karanganyar: Kita Uji DNA, Ada Titik Terang
• Pesta Pernikahan Berujung Duka di Semarang, Beberapa Kerabat Meninggal Karena Covid-19
• Viral Pria Berpayung Biru Terobos Masuk Markas Brimob Sultra, Sambil Bertakbir: Tembak Saya!
Itu dimaksudkan untuk menghindari modus mendekati sekolah.
Namun, celah penyalahgunaan KK asli tapi palsu (aspal) masih dicurigai seiring dengan masih diberlakukannya sistem zonasi sekolah.
Dimana sistem ini otomatis akan membatasi wilayah pada kelurahan dan desa.
Oleh karena itu, sebagai antisipasi praktik kecurangan, pihaknya melakukan verifikasi. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Banyak Aduan Kecurangan di PPDB Jateng, Kepala Sekolah Diminta Perketat Pengawasan