Baca tanpa iklan
"Ketika mengisi data, harus sesuai kenyataan. Kalau tidak, meskipun calon siswa diterima dan dicek datanya salah, maka langsung kami coret lho. Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasannya. Jadi sebenarnya jangan seperti itu, kita harus mengedukasi anak-anak untuk jujur."
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Disdikbud Jateng) menerima banyak laporan dan aduan tentang adanya ketidakjujuran pengisian data dalam aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yang digelar online.
Karena itu,Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berkali-kali mengingatkan orangtua dan calon siswa untuk jujur dalam pengisian data PPDB.
Menurutnya, integritas harus menjadi pondasi dalam proses PPDB tahun ini.
"Ketika mengisi data, harus sesuai kenyataan. Kalau tidak, meskipun calon siswa diterima dan dicek datanya salah, maka langsung kami coret lho," kata Ganjar.
Ganjar juga mengingatkan agar orang tua siswa tidak menggunakan cara kolusi untuk mendaftarkan anaknya.
• Jalur Khusus PPDB 2020 bagi Anak Tenaga Kesehatan di Jateng, Ganjar Apresiasi Penanganan Covid-19
• Widodo, Pelaku Penyerangan Wakapolres Karanganyar Terlibat Bom Thamrin dan Kelompok Ciamis
• Cara Mudah Cek Kepesertaan Bansos Covid-19 Melalui Aplikasi, Simak Petunjuk Berikut Ini
• Server PPDB Online Jateng Sulit Diakses, Ganjar: Kuoata Habis, Saya Minta Kemendagri Menambahi
Diakuinya, banyak orangtua yang menitipkan anaknya kepada Ganjar agar bisa masuk sekolah yang diinginkan.
"Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasannya, intinya biar bagaimana caranya si anak bisa masuk."
"Jadi sebenarnya jangan seperti itu, kita harus mengedukasi anak-anak untuk jujur. Enggak usah kolusi, ikuti saja aturan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Jumeri meminta kepada seluruh jajaran Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri di Jawa Tengah memperketat pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yang digelar online.
Mereka diminta melakukan validasi dan verifikasi data seluruh calon siswa untuk menghindari adanya kecurangan.
Sampai saat ini pihaknya sudah menerima banyak laporan dan aduan tentang adanya ketidakjujuran pengisian data dalam aplikasi PPDB.
Baik nilai rapor, surat keterangan domisili, kartu keluarga dan sertifikat kejuaraan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran.
"Menindaklanjuti aduan itu, saya memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah ketat dalam melakukan validasi dan verifikasi data yang masuk."
"Proses validasi dan verifikasi data itu, akan kami laksanakan mulai hari ini, Senin (22/6/2020) hingga Kamis (24/6/2020) nanti," kata Jumeri dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2020).
Jumeri berpesan kepada orangtua dan calon siswa yang merasa memalsukan data, diminta untuk segera membatalkan pendaftarannya, memperbaiki kembali sesuai data yang ada untuk kemudian mendaftar kembali.
Mereka yang melakukan perbaikan itu tidak akan dikenai sanksi apapun.
Namun, apabila setelah pengumuman penerimaan dilakukan dan diketahui ada pelanggaran atau laporan masyarakat mengenai indikasi pelanggaran dan bisa dibuktikan, maka penerimaan calon siswa tersebut akan dibatalkan.
"Kepada masyarakat luas, kami mengharapkan bantuannya untuk mengawasi dan melaporkan apabila ada indikasi kecurangan."
"Bantuan masyarakat itu kami harap dapat mewujudkan proses PPDB Jateng yang berintegritas," katanya.
Integritas memang sangat ditekankan dalam proses penerimaan PPDB tahun ini.
Sebab dengan mekanisme online dan beberapa persyaratan yang khusus karena wabah Covid-19, ada potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran.
Ganjar banyak dilobi orangtua siswa
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengatakan sudah banyak pihak yang coba melobi dirinya secara pribadi agar anak yang bersangkutan bisa diterima di sekolah favorit.
"Yang titip ke saya banyak, alasannya tetek dan bengek (macam-macam)."
"Jadi satu bagaimana caranya biar bisa masuk sekolah favorit," kata Ganjar kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (18/6/2020).
Pihaknya pun kembali menegaskan agar tidak ada praktik kolusi dalam proses PPDB online kali ini.
"Budaya yang sudah melekat menahun itu seharusnya ditinggalkan," tandasnya.
Ganjar menuturkan, seharusnya orangtua mengajarkan anaknya sikap integritas dan kejujuran dalam mengikuti proses pendaftaran sekolah.
"Jadi sebenarnya kami mengedukasi, enggak usah kolusi, ikuti saja aturan."
"Kalau caranya untuk masuk saja tidak betul, ya jadinya tidak baik," tandasnya.
Yang penting, kata dia, ajari anak-anak jujur, berikan mereka data yang benar, dan ajari berintegritas.
Awas Potensi Pemalsuan Kartu Keluarga
Di sisi lain, terkait sistem penerimaan, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir saat mendaftar.
Sebab akses NIK yang semula hanya memiliki kuota 300 ribu per hari, sudah ditambah kapasitasnya menjadi 1 juta per hari.
Di sisi lain, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sempat menjadi polemik dalam PPDB beberapa tahun silam.
'Surat sakti' itu diyakini manjur dalam memudahkan calon siswa diterima di sekolah yang dituju atau favorit.
Pada PPDB 2020 kali ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mencium gelagat adanya potensi pemalsuan Kartu Keluarga (KK).
Jurus ini dipakai orangtua agar anaknya bisa belajar di sekolah favorit.
Padahal, PPDB menggunakan sistem zonasi.
Yang mana, masyarakat di sekitar sekolah berada yang diprioritaskan.
"Dahulu ribut-ribut SKTM palsu. Kali ini kami curiga habis ini KK yang dipalsukan," kata Ganjar.
KK palsu yang dimaksud yakni penggunaan KK baru dengan memindahkan alamat ke dalam zona sekolah yang diincar.
Oleh karena itu, lanjutnya, ada persyaratan KK yang dipakai yakni minimal telah berlaku satu tahun.
• Gowes Pakai Masker, 2 Orang Warga Semarang Meninggal Dunia, Begini Kata Wali Kota Hendi
• Densus 88 Turun Tangan, Kasus Penyerangan Wakapolres Karanganyar: Kita Uji DNA, Ada Titik Terang
• Pesta Pernikahan Berujung Duka di Semarang, Beberapa Kerabat Meninggal Karena Covid-19
• Viral Pria Berpayung Biru Terobos Masuk Markas Brimob Sultra, Sambil Bertakbir: Tembak Saya!
Itu dimaksudkan untuk menghindari modus mendekati sekolah.
Namun, celah penyalahgunaan KK asli tapi palsu (aspal) masih dicurigai seiring dengan masih diberlakukannya sistem zonasi sekolah.
Dimana sistem ini otomatis akan membatasi wilayah pada kelurahan dan desa.
Oleh karena itu, sebagai antisipasi praktik kecurangan, pihaknya melakukan verifikasi. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Banyak Aduan Kecurangan di PPDB Jateng, Kepala Sekolah Diminta Perketat Pengawasan