Menimbang Kebijakan 'Tidak Mudik Tidak Piknik Lebaran 2020'. Berikut Fakta-fakta dan Skenarionya

Menimbang Kebijakan 'Tidak Mudik Tidak Piknik Lebaran 2020'. Berikut Fakta-fakta dan Skenarionya

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, mengatakan pemerintah sedang mengkaji larang mudik dan larangan piknik Lebaran 2020.

Dituturkan, kajian kebijakan ini penting guna menanggulangi penyebarang virus corona yang kian masif.

Menurut dia, kebijakan 'Tidak Mudik Tidak Piknik Lebaran 2020' bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

"Kami harus mempertimbangkan berbagai skenario, semua demi keselamatan dan keamanan bagi para pemudik dan juga untuk seluruh masyarakat," ujar Luhut dalam keterangannya seperti dikutip pada Sabtu (28/3/2020).

Kebijakan "Tidak Mudik, Tidak Piknik Lebaran 2020" jadi salah satu alternatif yang diambil jika status darurat dari wabah virus corona masih diberlakukan.

• Tracing Perjalanan PDP Virus Corona Anggota DPR RI Asal Jateng Imam Suroso Sebelum Meninggal Dunia

• BLK Semarang Produksi APD untuk Paramedis Tangani Pasien Virus Corona

• Perekonomian Tedampak Virus Corona, OJK Keluarkan Aturan Relaksasi Kredit. Berikut Fakta-faktanya

• Menteri Kesehatan Inggris Positif Virus Corona, Menyusul Perdana Memnteri Boris Johnson

Sejauh ini, status darurat berlaku hingga 29 Mei 2019 berdasarkan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara untuk Lebaran Idul Fitri diprediksi akan jatuh pada 23-24 Mei 2020.

Puncak arus mudik maupun arus balik biasanya terjadi pada sepekan sebelum dan setelah Lebaran.

Mudik Lebaran identik dengan pergerakan jutaan manusia, khususnya dari perkotaan menuju perdesaan, serta berkumpul keluarga dalam rangka silaturahmi.

Jika belum bisa ditanggulangi hingga Ramadhan, arus mudik ke daerah-daerah pelosok Indonesia akan membuat penanganan virus yang bermula dari Kota Wuhan ini semakin pelik.

Beberapa fakta lengkap skenario Tidak Mudik Tidak Piknik Lebaran 2020 dari hasil rapat di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, pada 23 Maret antara lain:

• Bikin Sendiri Cairan Disinfektan dari Pemutih Pakaian atau Pembersih Lantai. Yuk, Simak Caranya

Penyampaian larangan mudik (Kemenko Polhukam) Keputusan tidak ada mudik bersama (KSP)

• Anjuran tidak mudik dan koordinasi dengan ormas (Kemenag)
• Tidak mengadakan mudik bersama (Kementerian BUMN)
• Operasi Ketupat dan pengaturan lalu lintas (Polri)
• Menghentikan penjualan tiket mulai 21 Maret 2020 (PT KAI)
• Larangan dari Jabodetabek ke Jateng dan Jatim (Kemenhub)

Pemerintah sendiri saat ini tengah menggodok tiga skenario mudik, yaitu business as usual alias mudik Lebaran tetap dilaksanakan seperti biasa.

Opsi kedua adalah meniadakan mudik gratis perusahaan, dan pilihan terakhir adalah melakukan pelarangan mudik.

Sebagai informasi, BNPB secara resmi memutuskan memperpanjang status darurat bencana akibat virus corona hingga 29 Mei 2020.

Ada empat poin keputusan dalam surat yang disahkan Kepala BNPB Doni Monardo tersebut.

• Merasa Kepala Pusing Berat, Via Vallen Langsung Diminta Dokter Cek Virus Corona

Pertama, menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.

Kedua, perpanjangan status keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 91 hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Ketiga, segala biaya yang akan dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana siap pakai yang ada di BNPB.

Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

• Menteri Kesehatan Inggris Positif Virus Corona, Menyusul Perdana Memnteri Boris Johnson

Skema mudik

Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan, saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait sedang melakukan pembahasan terkait opsi pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini.

"Didiskusikan apakah mudik akan dilakukan seperti biasa atau ada peninjauan ulang, atau bahkan ekstremnya dilarang. Tapi ini belum diputuskan," ujar Adita, Jumat (20/3/2020).

Beberapa opsi lainnya seperti skema penjadwalan mudik berdasarkan kota tujuan, hingga pembatasan transportasi publik.

Termasuk mudik hanya bisa dilakukan dengan kendaraan pribadi.

Khusus untuk kebijakan ini, masih dibahas alot lantaran ada kekhawatiran bisa memicu bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi.

• 170-an Orang di Isolasi di Masjid Taman Sari, 3 Anggota Jamaah Dinyatakan Positif Virus Corona

Mudik gratis ditiadakan

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat resmi menghapus program mudik gratis pada masa Angkutan Lebaran 2020.

Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari–29 Mei 2020.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, program mudik gratis yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan, BUMN, hingga swasta akan ditiadakan.

“Melihat kondisi penyebaran virus Covid-19 yang begitu masif belakangan ini, saya rasa ini keputusan yang tepat walau berat, mudik gratis akan dibatalkan."

"Oleh karena itu, saya harap masyarakat pun dapat mengerti dan mematuhi apa yang sedang dilakukan pemerintah," tutur dia, Senin (23/3/2020).

• Saat Wabah Virus Corona, MHKI Minta Polisi Tangguhkan Aduan Hukum Terhadap Petugas Medis dan Faskes

Lebih lanjut, di Ditjen Perhubungan Darat, mudik gratis dengan bus dan kapal penyeberangan semuanya akan dihapuskan.

Kemenhub saat ini tengah fokus membantu pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengatasi penularan virus corona.

"Karena kita tahu dengan mudik, artinya ada arus orang banyak yang akan melakukan perjalanan. Ini tentu berbahaya dan berisiko tinggi jika tetap dilakukan,” ujar Budi.

Selain itu, untuk memaksimalkan upaya penekanan penyebaran virus corona, Budi juga mendorong masyarakat untuk tidak mudik.

"Meminimalisasi mobilisasi agar tidak memperluas kemungkinan penularan Covid-19,” kata dia.

• Siklus Tidur Kacau Karena Work Frome Home? Begini Solusinya

• Daerah Zona Merah Virus Corona Diminta Karantina Wilayah Terbatas, Berikut Rekomendasi Komnas HAM

• Video 24 Ribu Liter Disinfektan Disemprotkan di Cilacap

• Kisah Keluarga PDP Corona Meninggal Nekat Buka Plastik Pembungkus Jenazah, Sekampung Jadi ODP

Budi berharap masyarakat dapat berperan aktif mencegah penularan virus corona dengan cara tidak bepergian, apalagi melakukan mudik pada saat libur Lebaran nanti.

“Mudik ini melibatkan banyak massa, berpotensi menjadi titik penyebaran virus tersebut, yang mudik bepergian ke daerahnya masing-masing akan berpotensi membuat wilayah persebaran Covid-19 semakin luas."

"Kami akan gencarkan kampanye ini secara terus-menerus,” ucap Budi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Fakta Lengkap Skenario Pemerintah, Tidak Mudik Tidak Piknik Lebaran 2020