Hak Disabilitas

Belajar dari Pemilu 2024, Puluhan Disabilitas di Semarang Ramai-ramai Perbarui Data Kependudukan

Gara-gara data tak valid, banyak penyandang disabilitas tak dapat alat bantu saat Pemilu 2024.

Penulis: Idayatul Rohmah | Editor: Daniel Ari Purnomo
IDAYATUL
DATA HAK PILIH DISABILITAS, Petugas membantu penyandang disabilitas dalam acara pembaruan data kependudukan di Gajahmungkur, Semarang, Sabtu (23/8/2025). Kegiatan ini digelar agar hak-hak sipil dan politik para penyandang disabilitas, terutama saat pemilu, dapat terakomodasi dengan baik. (Tribun Jateng/Idayatul Rohmah) 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Puluhan penyandang disabilitas di Kota Semarang mengikuti program pembaruan data kependudukan di Kecamatan Gajahmungkur, Sabtu (23/8/2025).

Kegiatan ini merupakan buntut dari temuan pada Pemilu 2024 lalu, di mana banyak hak pemilih disabilitas tidak terakomodasi dengan baik.

Pembaruan data ini bertujuan agar hak-hak sipil dan politik mereka dapat terpenuhi di masa mendatang.

Baca juga: Terapkan Kesetaraan Bagi Kaum Disabilitas, Pemkab Kebumen Raih Anugerah Prakarsa Inklusi dari KND RI

Imbas Pemilu 2024 

Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Jawa Tengah, Edy Satyo Joewono, mengatakan masalah utama adalah data.

Banyak pemilih disabilitas tidak terdata secara resmi, sehingga tidak mendapat alat bantu yang dibutuhkan di TPS.

"Kemarin hanya 20 persen yang terfasilitasi. Lainnya belum terdata. Padahal di DPT harusnya ada keterangannya, misal disabilitas netra," ujar Edy.

Keluarga Kurang Terbuka 

Analis Kebijakan Muda Disdukcapil Kota Semarang, Sofwan, mengakui data penyandang disabilitas selama ini masih rancu.

Menurutnya, salah satu hambatan utama adalah kurangnya keterbukaan dari pihak keluarga saat perekaman data awal.

"Pada awal perekaman itu memang dia (keluarga) tidak mengatakan bahwa anak itu penyandang disabilitas," ungkapnya.

Akibatnya, banyak penyandang disabilitas tercatat sebagai warga non-disabilitas, yang merugikan pemenuhan hak-hak khusus mereka.

Program Jemput Bola 

Edy menjelaskan, program perekaman data ini digelar PPUAD bersama Kemendagri di enam provinsi.

Setelah acara ini, program akan diserahkan kepada Disdukcapil Kota Semarang untuk dilanjutkan.

"Jadi nanti Disdukcapil yang akan meneruskan, melanjutkan program ini langsung jemput bola ke penyandang disabilitas yang belum tersentuh," imbuh Edy.

Dengan data yang valid, diharapkan penyaluran bantuan sosial seperti KIP dan BPJS juga menjadi lebih tepat sasaran. (idy)

Sumber: Tribun Banyumas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved