Semangat HUT Kemerdekaan ke 80 RI Jadi Pelecut Cilacap Turunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran 

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP -  Momentum HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia bakal dijadikan pelecut DPRD Cilacap dalam menyusun anggaran demi menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya pada momen HUT ke-80 RI  sudah tercapai kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 serta KUA-PPAS 2026.

"Penyusunan anggaran ini menjadi penting karena harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses dan musrenbang," jelasnya.

Dia menilai seringkali aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya sejalan dengan RPJMD, sehingga peran Bupati menjadi jembatan agar semua kepentingan bisa dipertemukan.

Untuk itu, meski ada keterbatasan regulasi dan anggaran, tujuan utama pembangunan di Cilacap tetap fokus pada penurunan angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan menjalankan amanat UUD 1945 dengan semangat gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Pemuda Tewas di Tandon Air Siranda Semarang, Lokasi Berjarak 700 Meter dari Mapolda Jateng

"Berdasarkan data, Pemkab Cilacap mencatat, dari jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa, pada 2023 jumlahnya mencapai 191.000 jiwa dan pada 2024 mencapai 186.080 jiwa," bebernya.

Karena itu, pihaknya menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,15 persen, pada tahun 2029. 

Taufik menambahkan, logika penyusunan KUA-PPAS 2026 memang berlandaskan RPJMD 2017-2022, namun karena ada surat edaran Kemendagri dan penyesuaian sejak Bupati dilantik, maka dilakukan sinkronisasi agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berjalan paralel dengan RPJMD terbaru.

"Insyaallah ke depan penyusunan anggaran, terutama untuk 2027, akan lebih smooth karena arah kebijakan sudah jelas," ungkapnya.

Dari perhitungan sementara, APBD Cilacap 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,2 triliun, padahal potensi sesungguhnya bisa mencapai Rp4 triliun apabila dana transfer pusat, termasuk DAK, dapat dimaksimalkan.

"Tapi karena dana dari pusat seperti DAK dan kainnya belum masuk, jadi terkendala. Nanti kalau sudah penyampaian, penjabaran, KUA PPS diperbaiki maka semua bisa masuk," kata dia.

Taufik optimistis bahwa melalui perbaikan dalam penyampaian dan penjabaran KUA-PPAS, Cilacap bisa memperoleh tambahan anggaran sehingga pembangunan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (ray)