44 Pendamping Koperasi Merah Putih di Jateng Ikut Bimtek, Punya Tugas Dorong Profesional Berbisnis

TRIBUNBANYUMAS.COM, SUKOHARJO - Sebanyak 44 pendamping Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pendampingan yang digelar Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Jawa Tengah.

Bimtek yang berlangsung dua hari, Sabtu (9/8/2025)-Minggu (10/8/2025) di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu membagikan materi di antaranya penentuan kegiatan berdasarkan analisa SWOT, penyusunan proposal pencairan modal kerja, serta kerja sama dengan perbankan.

Ketua Panitia penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) pendamping Koperasi Desa Kelurahan Mreah Putih (KDLMP), Mulyadi mengatakan, para pendamping Koperasi Desa Merah Putih tersebut berasal dari berbagai kalangan, di antaranya praktisi koperasi, akademi, dan akuntan publik.

Sementara, pemateri berasal dari jaringan usaha koperasi, direktur Lapenkop, serta perbankan yang tergabung dalam Bank Himbara dan perwakilan Bank Jateng.

"Kami berharap, materi yang dibagikan dapat menjadi pegangan para pendamping KDLMP," kata Mulyadi, Sabtu (9/8/2025).

Baca juga: 30 Persen Dana Desa Bisa Jadi Jaminan Pinjaman Koperasi Merah Putih, Begini Sikap Kades Magelang

Sementara, Direktur Lapenkop Dekopin Wilayah Jawa Tengah Laili Hidayah Dwi Rini menyatakan, materi bimtek yang dibagikan meliputi mekanisme dan fase pendampingan KDLMP oleh Dekopin Wilayah Jateng, analisa SWOT dan Business Model Canvas, serta Bussines Pitchdeck ke Bank.

"Jadi, pada bimtek kali ini, tujuannya, peserta dapat melakukan pendampingan ke KDLMP, untuk bagaimana dapat mencairkan modal kerja KDLMP, mulai pembuatan proposal, analisa SWOT dan lainnya."

"Karena, dalam menyusun proposal tersebut, dibutuhkan keterampilan khusus untuk bisa memenuhi kebutuhan KDLMP," jelasnya.

"Jadi, itu bedanya, pendidikan pemandu (PPD) yang kemarin digelar dan bimtek saat ini, yang juga menjawab banyak pertanyaan, apa bedanya bimtek kali ini dengan PPD kemarin," imbuh Laili.

Wakil Ketua Dekopin Wilayah Jawa Tengah Sudarto mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum yang sangat strategis.

"Kondisi saat ini merupakan momentum yang strategis karena dari 80 ribu KDLMP nasional dan jumlahnya 8.523 di Jawa Tengah, kisaran 80 persen ke atas, secara manajerial, belum siap alias bingung. Setelah (Koperasi Merah Putih) dibentuk ini mau apa?"

"Maka, bimtek ini bisa dikatakan curi start, karena juklak (petunjuk pelaksana) dan juknisnya (petunjuk teknis) dari pemerintah melalui dinas, belum ada," ujar Sudarto.

Konsep pendidikan bimtek itu nantinya akan dikirimkan ke Dekopin Pusat agar bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk digunakan menjadi panduan pelaksanaan manajemen KDLMP.

"Konsep yang telah kami susun akan kami kirimkan ke Dekopin Pusat, harapannya untuk bisa menjadi acuan pemerintah," tandas Sudarto.

Sementara itu, Rambat, selaku perwaklian dari Dekopin Jawa Tengah sekaligus pemateri bimtek berharap, acara ini bisa membuka jejaring untuk Koperasi Merah Putih.

"Harapan acara ini adalah meningkatkan usaha dan kerjasama antara koperasi dengan koperasi atau koperasi dengan lembaga atau kementerian yang lain," ujarnya.

Baca juga: Upaya Pemkab Purbalingga Sukseskan Koperasi Merah Putih: Gelar Kontak Bisnis Hingga Pelatihan

Selain itu, acara bimbingan teknis ini berupaya melatih para pendamping Koperasi Merah Putih.

"Jadi, untuk pelatihan ini kami masih menggali potensinya dari peserta pelatihan hari ini," ujarnya.

Rambat mengatakan, sesi hari kedua pelatihan lebih ke arah teknis, misalnya untuk pembuatan proposal bisnis.

"Sebenarnya, pelatihan ini ke arah bimbingan teknis. Jadi, mulai dari kami menggali permasalahan, menggali potensi, kebetulan para peserta adalah para pemandu koperasi," terangnya.

Rambat berharap, Koperasi Merah Putih nanti bisa fokus untuk berbisnis sesuai potensi di wilayah masing-masing.

"Detailnya, kami fokus kepada bagaimana koperasi bisa berbisnis. Kami akan fokus dari potensi di daerah dan menuangkannya itu dalam satu dokumen."

"Jadi, memang ini merupakan proyek strategis nasional," ujarnya.

Rambat menegaskan, Koperasi Merah Putih harus terus dikawal.

"Program dari pemerintah pusat harus dikawal dan bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Kami berusaha untuk menginisiasi," katanya. (*)