Hari Kelautan Nasional, Jateng Perkuat Ekosistem Pesisir dan Perlindungan Nelayan

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN – Bertepatan dengan Hari Kelautan Nasional 2025, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyampaikan komitmennya dalam memperkuat sektor kelautan. 

Ia mengapresiasi kontribusi seluruh pelaku sektor kelautan di Jateng, mulai dari nelayan, petambak, pembudidaya rumput laut dan garam, hingga pekerja kapal dan buruh industri pengolahan ikan.

Sebab, dari 35 kabupaten/kota di Jateng, 17 berada di wilayah pesisir dan menyimpan potensi ekonomi kelautan yang besar.

Baca juga: Wagub Taj Yasin Upayakan Tak Ada PHK Honorer yang Tak Lolos PPPK, GTT Dapat Prioritas Mengajar

"Kita punya kekuatan ekspor produk perikanan hingga ke Asia Timur dan Amerika."

"Tapi saat ini, tantangan kita juga besar, terutama krisis iklim yang menyebabkan abrasi, rob, dan kerusakan ekosistem mangrove," ujarnya, saat meresmikan Masjid Baitul Hasan di Kebumen, Rabu (2/7/2025).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jateng menguatkan program Mageri Segoro, yakni sebuah gerakan rehabilitasi pesisir berbasis kolaborasi masyarakat, kampus, dan komunitas lingkungan.

Program ini difokuskan pada pemulihan vegetasi mangrove dan penguatan sabuk pantai.

Baca juga: Wagub Taj Yasin Tinjau Pembangunan Bendungan Jragung yang Bisa Cegah Banjir di Demak-Grobogan

"Pemulihan ekosistem mangrove akan menahan abrasi, mengembalikan garis pantai, sekaligus meningkatkan hasil tangkapan dan produksi tambak," jelas Taj Yasin.

Selain itu, Jateng juga memperkuat sektor pergaraman, salah satunya di wilayah Batangan, Pati.

Melalui BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), kini dibangun fasilitas pengolahan garam industri yang mulai beroperasi sejak Juni 2025.

"Dengan luas lahan 2,5 hektare, fasilitas ini mampu memproduksi 25 ribu ton garam per tahun dan menyerap hingga 30 ribu ton garam dari petambak lokal," jelasnya. 

Dalam hal kesejahteraan, Pemprov Jateng menyiapkan berbagai program untuk nelayan kecil, ABK kapal, hingga buruh industri pengolahan ikan.

Mulai dari pelatihan, distribusi alat tangkap, penguatan kelompok budidaya, hingga pengawasan harga hasil laut.

Distribusi BBM jenis solar diatur secara strategis agar mudah diakses nelayan. Sementara itu, asuransi nelayan didorong melalui program Jamkrida. 

Di sektor industri perikanan, Pemprov juga mendorong pengusaha untuk memastikan buruh, termasuk perempuan dan ibu rumah tangga, terakses BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta mendapatkan upah dan jam kerja yang layak.