Wagub Taj Yasin Upayakan Tak Ada PHK Honorer yang Tak Lolos PPPK, GTT Dapat Prioritas Mengajar

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengupayakan tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pegawai honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) yang tak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) juga memberi perhatian kepada guru tidak tetap (GTT) agar mendapatkan jatah jam mengajar.

Hal ini disampaikan Wagub Taj Yasin seusai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI secara daring di rumah dinasnya di Semarang, Senin (30/6/2025).

Baca juga: RESMI! Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Tahap 2 Jabatan Tenaga Guru Kabupaten Cilacap

Rapat ini diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
"Rapat ini membahas tentang pegawai-pegawai pemerintahan."

"Kita tahu, ada PPPK, ada ASN, ada non-ASN atau honorer, ada guru tidak tetap (GTT). Nah, ini semuanya kita pikirkan, dan closing-nya tidak akan ada PHK," katanya dikutip dari laman Pemprov Jateng.

Taj Yasin menambahkan, Pemprov Jateng akan berupaya mengakomodasi usulan-usulan yang muncul dalam RDP tersebut. 

Di antaranya, mencegah klaster pengangguran baru akibat PHK pegawai honorer pemerintahan yang tidak lolos CPNS atau PPPK.

Prioritas GTT Nol Jam Mengajar

Perhatian kepada GTT pun diberikan, di antaranya masalah penempatan di lembaga pendidikan yang tepat supaya mendapat jatah jam mengajar, juga perhatian akan kesehatan dan kesejahteraan.

Baca juga: Mulai 2026, Pemprov Jateng Kirim Santri Kuliah ke Kairo Hingga Jerman dan 40 Kampus Dalam Negeri

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jateng, RR Utami Rahajeng mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait penempatan guru supaya mendapatkan jam mengajar yang layak.

"Prinsipnya, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang paham betul formasinya seperti apa."

"Kami akan memetakan yang belum dapat atau masih nol jam mengajar, nanti akan kita prioritaskan," terang dia. (*)