Solusi ODOL, Dishub Jateng Minta Kemenhub Aktifkan Lagi Jembatan Timbang

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dinas Perhubungan Provinsi Jateng (Dishub Jateng) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali aktifkan jembatan timbang.

Aktivitas jembantan timbang ini dinilai dapat menekan angka kecelakaan akibat truk over dimension overloading (ODOL) di Jawa Tengah.

Kepala Dishub Jateng Arief Djatmiko mengatakan, saat ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mengaktifkan kembali jembatan timbang di sejumlah titik. 

"Kami akan bekerja sama dengan Kemenhub, khususnya Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), untuk reaktivasi jembatan timbang."

"Ini sudah dalam kajian, terutama di beberapa titik yang kemarin terjadi kecelakaan," ujarnya, Rabu (25/6/2025).

Baca juga: Marak Sopir Truk Tolak ODOL di Berbagai Daerah, Bagaimana di Banyumas? Siapkan Aksi Mogok Nasional

Menurutnya, sejak 2017, pengelolaan jembatan timbang telah beralih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah pusat melalui BPTD. 

Saat ini, sedang dilakukan konsolidasi untuk mengevaluasi efektivitas dan meningkatkan sosialisasi pemanfaatan jembatan timbang.

"Kewenangan jembatan timbang sepenuhnya berada di BPTD. Kami sudah serahkan sejak tahun 2017," tuturnya. 

Menurutnya, Dishub Jateng secara rutin memberikan sosialisasi kepada para pengusaha transportasi dan sopir truk terkait ODOL.

Tujuannya, agar mereka lebih peduli terhadap kelayakan kendaraan serta mematuhi batas beban angkut yang ditentukan.

"Sosialisasi mengenai ODOL sangat penting. Harapan kami, para pelaku usaha dan pengemudi memahami risiko dan mau terlibat aktif dalam upaya menekan angka kecelakaan. Ini adalah langkah awal yang utama," katanya. 

Ditolak Sopir Truk Lewat Demo

Diketahui, pemerintah berencana menerapkan aturan zero ODOL.

Namun, rencana ini ditolak sopir truk di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

Baca juga: Janji Bupati Purbalingga di Hadapan Sopir Truk Demo: Perjuangkan Tuntutan dan Tindak Tegas Oknum

Bahkan, mereka menggelar demo di wilayah masing-masing.

Demo sopir truk ini mengusung tuntutan pembatalan pelaksanaan aturan zero ODOL.

Alasannya, kebijakan ini merugikan sopir truk yang berada dalam posisi sulit.

Mereka harus menanggung risiko ditilang polisi padahall bos atau pemberi order meminta muatan truk melebihi kapasitas yang ditentukan. (*)