Banyumas Raih Hibah Rp2,4 Miliar dari PBB untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO -  Kabupaten Banyumas menerima hibah senilai 150.000 dolar AS atau setara sekitar Rp2,4 miliar dari United Nations Capital Development Fund (UNCDF), badan pendanaan pembangunan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Bantuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Banyumas dalam pengelolaan sampah berkelanjutan melalui program Smart Green Asian Cities (SGAC).

Dana hibah ini tidak disalurkan langsung ke pemerintah daerah, melainkan melalui dua perusahaan penerima manfaat, yakni PT Banyumas Investama Jaya (BIJ) yang merupakan BUMD milik Pemkab Banyumas, serta PT Greenprosa Adikara Nusa (Greenprosa), startup pengelola sampah berbasis teknologi.

Baca juga: Bom Waktu Sampah Purbalingga Berdetak: 700 Hari Lagi Menuju Krisis Ekologis

"Banyumas dianggap oleh UNCDF sebagai kota yang punya komitmen tinggi dalam pengelolaan sampah dan dinilai berhasil mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis," ujar Perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Sendi kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (11/6/2025).

Menurut Sendi, PT BIJ akan menggunakan dana hibah sebesar USD 120.000 untuk meningkatkan kapasitas produksi Refused Derived Fuel (RDF) dari sebelumnya 8 ton menjadi 56 ton per hari. 

Sedangkan PT Greenprosa mendapat alokasi USD 30.000 untuk penguatan kapasitas dan pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah menggunakan teknologi Black Soldier Fly (BSF).

"BIJ mensupport peningkatan kapasitas produksi RDF dan Greenprosa mensupport penguatan KSM dan teknologi BSF. 

Saat ini sudah proses administrasi dan ditargetkan awal Juli sudah bisa implementasi," tambah Sendi.

Direktur PT BIJ, Andharu Haryo Nugroho, menyatakan hibah ini menjadi dorongan besar untuk percepatan program RDF di Banyumas.

"Kita ditargetkan menghasilkan RDF 56 ton per hari. Ini lompatan besar dari sebelumnya hanya 8 ton. Penyalurannya akan dilakukan bertahap hingga akhir 2025," katanya. 

Sementara itu, Direktur Greenprosa, Arky Gilang Wahab, menjelaskan pihaknya akan membina KSM agar lebih profesional dan memiliki kelembagaan yang kuat sebelum dana disalurkan.

"Kenapa tidak langsung ke KSM? Karena butuh pendampingan kelembagaan dan manajemen. Kita ingin KSM benar-benar siap dan berkelanjutan dalam mengelola sampah," jelasnya. 

Dari sisi pemerintah pusat, Agus Supriyanto dari Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup menyebut Banyumas sebagai daerah yang menonjol di antara banyak kota di Indonesia.

"Banyumas ini dari tahun 2018 konsisten mengelola sampah dan cenderung meningkat. Bahkan dibanding kota-kota di negara lain, UNCDF melihat Banyumas sebagai model pengelolaan sampah yang layak dijadikan contoh," ungkapnya. 

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyambut baik bantuan dari lembaga internasional tersebut dan berharap kerja sama ini bisa terus berlanjut.

"Saya terima semua hibah selama sesuai aturan. Ini bentuk kepercayaan dunia internasional pada Banyumas. Tidak menutup kemungkinan, akan ada bantuan-bantuan lain dari UNCDF ke depan," tambahnya. (jti)