Kepala Desa: Sekolah Antikorupsi Jateng Gagasan Gubernur Luthfi Diharapkan Bisa Digelar di Kabupaten

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sekolah Antikorupsi 'Ngopeni Lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi' yang digagas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mendapatkan apresiasi dari para kepala desa atau kades. 

Bahkan, mereka berharap kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan sampai di tingkat kabupaten.

Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Muji Subagyo menilai, program yang digagas Ahmad Luthfi merupakan terobosan yang bagus. 

Baca juga: Gubernur Luthfi Kumpulkan 7.810 Kepala Desa se-Jateng di Sekolah Anti-Korupsi

"Saya berharap tidak berhenti sampai di sini saja."

"Kalau bisa ini bisa berkelanjutan di tingkat kabupaten," katanya saat  ditemui di sela acara Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (29/4/2025).

Dengan begitu, lanjut dia,  para kepala desa bisa memahami materi-materi yang lebih detail mengenai desa antikorupsi.

Sebab saat ini kepala desa dituntut lebih hati-hati dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat provinsi, dan kabupaten. 

Baca juga: Ada 4 Provinsi Baru di Jateng? Ini Kata Gubernur Luthfi

"Tidak semua kepala desa itu berangkat dari pendidikan yang sama. Sehingga dengan adanya Sekolah Antikorupsi ini semua konsep bisa diketahui," katanya.

Senada dengan itu, Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Cipto Teguh Wibowo mengatakan bahwa Sekolah Antikorupsi yang digagas Ahmad Luthfi sangat menarik.

Kegiatan ini memacu kinerja kepala desa agar sangat hati-hati karena ada aturan-aturan.

"Alhamdulillah ada Sekolah Antikorupsi ini."

"Sangat bermanfaat karena kita tahu mana pos-pos yang sebenarnya (penggunaan Bankeu)," katanya.

Cipto menegaskan, selama ini ada kendala terkait proses administrasi.

Sebagai contoh untuk mencairkan dana desa dibutuhkan faktur pajak.

Baca juga: Jemaah Calon Haji Purbalingga Akan Dilepas Gubernur Jateng 2 Mei

Belum lagi ada aturan yang berubah-ubah.