Kebebasan Pers di Jateng Dalam Kondisi Darurat, Jurnalis Merasakan Aksi Represif Aparat Meningkat

"Kita tidak boleh diam. Sebagai bagian dari pilar demokrasi, jurnalis harus dilindungi, bukan diintimidasi," tambah Aris.

Baca juga: Jurnalis Juwita Diduga Dibunuh Oknum TNI AL, Hancurkan KTP dan Pesan Tiket Pakai Nama Orang Lain

Sementara, pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, mengingatkan bahwa jurnalis adalah bagian penting dari demokrasi.

"Jika aparat negara bertindak represif terhadap jurnalis, itu tanda demokrasi berada di bawah bayang-bayang otoritarianisme," kata Fajar.

Peristiwa serupa juga disampaikan Dimas, anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Justisia UIN Walisongo. 

Ia menceritakan pengalamannya saat diskusi bertema militerisme di kampusnya didatangi orang berseragam TNI.

"Setelah berita soal kejadian itu kami unggah, salah satu teman saya diteror oleh orang tak dikenal. Ia ditanyai, siapa penulis berita, siapa ketuanya. Bahkan, diancam akan didatangi ke kampus jika tidak memberi informasi," ujarnya.

Aksi Kamisan ini berlangsung hingga pukul 18.30 WIB dan ditutup dengan pembacaan lima tuntutan oleh Sekjen AJI Semarang, Iwan Arifianto.

Berikut lima tuntutan Aliansi Jurnalis dan Masyarakat Sipil Semarang dalam Aksi Kamisan, kemarin:

1. Pecat aparat pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

2. Ciptakan ruang aman untuk jurnalis.

3. Aparat harus patuh pada Undang-Undang Pers.

4. Kapolri bertanggung jawab atas tindakan bawahannya.

5. Perusahaan media wajib melindungi jurnalis korban kekerasan. (*)