Kena Musibah Masih di-PHP, Korban Banjir Grobogan Tagih Janji Bantuan Rp 25 Juta ke Kemensos

TRIBUNBANYUMAS.COM, GROBOGAN - Warga korban banjir di Dusun Mintreng, Desa Baturagung, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, telah lama menunggu realisasi janji bantuan senilai Rp 25 juta yang sebelumnya dijanjikan oleh Kementerian Sosial.

Janji tersebut diberikan kepada korban banjir yang rumahnya hilang akibat bencana banjir yang melanda Baturagung dua bulan lalu.

Sayangnya hingga kini bantuan tersebut belum juga diterima.

Hamidun, Kepala Dusun Mintreng, menyampaikan bahwa warga selalu bertanya tentang kapan bantuan tersebut akan cair.

"Bantuan rumah yang hilang dapat Rp 25 juta ditransfer ke rekening masing-masing saat ini terus terang tidak ada konfirmasi atau informasi lebih lanjut perihal bantuan kapan cair," ujar Hamidun kepada Tribun Jateng.

Ia menambahkan, pihaknya merasa kesulitan memberikan jawaban kepada warga yang terus menanyakan tentang bantuan tersebut.

Menurut Hamidun, janji bantuan ini awalnya disampaikan langsung oleh Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial, saat berkunjung ke Baturagung pasca banjir.

Kala itu Agus Jabo menjelaskan rumah yang hilang akibat banjir akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 25 juta.
Namun, karena belum ada kepastian kapan bantuan cair, Pemerintah Desa (Pemdes) harus menghadapi keluhan dari masyarakat.

"Pastinya warga selalu bertanya, namanya terkena bencana, bahkan saat itu mendengar langsung dari Pak Wakil Menteri mendapat Rp 25 juta bagi rumah yang hilang, kalau tidak terealisasi menjadi beban juga bagi Pemdes," kata Hamidun.

Baca juga: PR Berat Bupati Fahmi 300 Kilometer Lebih Jalan Kabupaten Purbalingga Rusak, Hanya Punya Rp 50 M

Sementara itu, warga yang rumahnya hilang akibat banjir terpaksa tinggal bersama saudara, tetangga, atau keluarga mereka.

Kehidupan mereka saat ini sangat bergantung pada kebaikan hati sanak saudara dan keluarga.

Petani Kehilangan Pekerjaan, Sawah Tertimbun Material Banjir

Pemulihan kondisi pasca banjir warga Dusun Mintreng, Desa Baturagung semakin sulit karena area persawahan mereka kini tak bisa ditanami.

Diketahui, banjir yang terjadi di Baturagung pada awal Maret 2025 lalu merupakan yang keenam kali sejak Januari 2025.

Banjir keenam ini dampaknya tidak kalah besar dibandingkan dengan banjir pertama yang meluluhlantakkan pemukiman warga.

Dampak paling terasa dari banjir keenam ini adalah kerugian yang dialami oleh para petani.

Sawah yang sebelumnya subur kini tertimbun pasir dan lumpur yang terbawa oleh aliran banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang.

Ada kisaran 25 hektare sawah di Dusun Mintreng berubah menjadi lahan yang mirip dengan padang pasir dan lumpur.

Material banjir yang terbawa arus mengubur tanah sawah, membuatnya tidak dapat dipergunakan untuk menanam padi atau tanaman lainnya.

Menurut Sudharmanto, perwakilan warga sekaligus Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baturagung, kerugian petani yang kehilangan sawahnya mencapai miliaran rupiah.

"Ada puluhan hektare, sekitar 25 hektare yang tertimbun, kerugiannya besar itu bisa mencapai milyaran rupiah kalau diakumulasi nilai panen," kata Sudharmanto saat ditemui Tribun Jateng, Jumat (21/3/2025).

Sudharmanto menambahkan, sawah-sawah tersebut harus dipulihkan agar bisa kembali digunakan untuk pertanian.

Oleh sebab itu, Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk membantu memulihkan sawah petani di desanya.

"Kondisi saat ini dengan dampak yang begitu besar dan timbunan tanah yang begitu tebal, butuh uluran tangan dari pemerintah untuk mengembalikan fungsi tanah tersebut menjadi sawah kembali," ujarnya.

Sudharmanto menyebut saat ini petani kebingungan karena tak bisa menanami sawahnya.

"Saat ini tidak bisa menanam untuk musim tanam kali ini sampai sawahnya dipulihkan," kata Sudharmanto.

Ia juga khawatir warga kehilangan sumber penghasilan lantaran mayoritas warganya menggantungkan hidup dari hasil pertanian.

Baca juga: Tips Mudik Via Pantura Semarang Pantau Kondisi Cuaca, Banjir Rob Hantui Pemudik

"Pengangguran karena rata-rata masyarakat Dusun Mintreng 90 persen adalah bertani dan menjadi mata pencaharian utama warga kami," imbuhnya.

Sudharmanto mengatakan warga saat ini hanya bisa pasrah sembari mengadu kepada pemerintah desa agar segera mendapat perhatian.

"Belum ada upaya dari warga, hanya menanyakan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemdes, mengadukan nasib sawah mereka," tutur Sudharmanto.

"Dari Pemdes sendiri akan berkoordinasi dengan pihak terkait, karena sawahnya tidak akan bisa pulih dengan baik ketika tidak ada campur tangan langsung dari pemerintah pusat daerah dan provinsi," pungkasnya.