Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Masuk Tim Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto, Punya Tugas Khusus

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menggaet mantan juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah masuk dalam tim hukumnya.

Saat ini, Hasto tengah menghadapi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan KPK, Harun Masiku.

Febri diperkenalkan sebagai anggota tim kuasa hukum Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selain Febri, Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy juga memperkenalkan Arman Hanis masuk dalam tim tersebut.

Febri dan Arman hadir dalam konferensi pers tersebut.

Baca juga: Masih Jabat Sekjen, Hasto Ikut Terlibat Persiapan Kongres PDIP dari Balik Jeruji Tahanan KPK

Dalam konferensi pers itu hadir juga sejumlah pengacara yang sudah lebih dulu menjadi pengacara Hasto, diantaranya Todung Mulya Lubis dan Maqdir Ismail.

Total, ada 17 pengacara yang tergabung dalam tim hukum Hasto Kristiyanto melawan KPK.

Sejumlah pengurus pusat PDIP juga hadir dalam konferensi ini, yaitu Djarot Saiful Hidayat, Deddy Sitorus, hingga Adian Napitupulu.

"Saat ini, proses hukum akan memasuki persidangan dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDIP, pak Hasto Kristiyanto."

"Dalam kesempatan ini, kami akan mengenalkan tim hukum yang akan mendampingi pak Hasto dalam persidangan yang dimulai hari Jumat, 14 Maret 2025," kata Ronny.

Menurut Ronny, tim ini berisikan kolaborasi tim hukum yang ditugaskan partai dengan tim pengacara Hasto.

Tim tersebut dikoordinatori Todung Mulya Lubis.

Sementara, Febri Diansyah mendapat tugas sebagai koordinator juru bicara tim pengacara Hasto.

Sidang Perdana Hasto

Hasto akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta mulai Jumat, 14 Maret 2025.

Terdapat dua berkas perkara Hasto yang dilimpahkan JPU KPK ke Pengadilan Tipikor, yakni terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.