Senin, 13 April 2026

Berita Banyumas

Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen, Efisiensi Anggaran Pemkab Banyumas Capai Rp 65 Miliar

dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp65 miliar. 

Permata Putra Sejati/Tribunbanyumas.com
EFISIENSI ANGGARAN, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’ruf, saat ditemui Tribunbanyumas.com, Selasa (11/2/2025) di Presroom Pemkab. Ia menyampaikan Pemkab Banyumas menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp65 miliar. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO -Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp65 miliar. 


Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’ruf, Selasa (11/2/2025) mengatakan langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. 


Selain itu juga memastikan dana yang tersedia dialokasikan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.


Pihaknya menyatakan efisiensi dilakukan dengan memangkas berbagai pos anggaran, termasuk perjalanan dinas, konsumsi, percetakan dan kegiatan konsultatif.


"Perjalanan dinas akan dipotong 50 persen dari anggaran yang ada. 


Begitu juga dengan pengeluaran makan dan minum, percetakan, serta kegiatan seperti Focus Group Discussion (FGD), studi banding, dan konsultasi. 


Semua harus diefisiensi," katanya kepada Tribunbanyumas.com. 


Amrin mengungkap hanya dari pemangkasan perjalanan dinas saja, Pemkab Banyumas dapat menghemat sekitar Rp45 miliar. 


Sementara sisa penghematan akan dicapai melalui penyesuaian di pos anggaran lainnya.

Baca juga: Gempa Guncang Kota Banjar Jawa Barat, Warga Cilacap Ikut Rasakan Getaran


Meskipun ada efisiensi besar-besaran, Pemkab Banyumas menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. 


Pemerintah daerah menganggap sektor ini memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.


"Kami tetap berusaha agar infrastruktur berjalan, karena ini berkaitan langsung dengan masyarakat dan sektor riil. 


Saat ini kami masih mendata sektor mana lagi yang bisa diefisiensi," ungkapnya. 


Ia juga menegaskan kegiatan di sektor pendidikan dan kesehatan tetap dipertahankan. 


Contohnya kegiatan belajar-mengajar harus tetap berjalan tanpa gangguan.

Halaman 1/2
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved