Bahlil Akhirnya Izinkan Pengecer Jual Gas 3 Kg Lagi Setelah Ada Korban Meninggal saat Antre Gas

"Andai kalau ada yang tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, harus dikasih sanksi, jangan harga dibuat semau-maunya," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Tak boleh lebih dari Rp 19.000 per tabung

Bahlil menegaskan, harga gas 3 kg yang seharusnya diterima masyarakat adalah maksimal Rp 19.000 per tabung.

"Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp 5.000. Artinya satu tabung harusnya cuma Rp 15.000 karena subsidi negara per tabung itu Rp 36.000," ungkap Bahlil saat berada di Palmerah.

Sayangnya, di lapangan, ada warung yang menjual gas 3 kg hingga Rp 25.000.

Baca juga: Siswi SMP Terjatuh Dari Lantai Dua Saat Pelajaran Gamelan, Jendela tanpa Pengaman

"Itulah kemudian kenapa kami membuat aturan ini. Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal Rp 19.000. Itu sudah paling mahal," ucapnya.

Dengan maraknya warung yang menjual gas dengan harga tinggi, pemerintah khawatir rencana untuk membuat subsidi gas tepat sasaran dapat terganggu.

Oleh karena itu, peningkatan status warung eceran menjadi subpangkalan gas diharapkan dapat memudahkan proses monitoring dan menjaga kestabilan harga gas di pasaran.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menyatakan tata kelola penyaluran gas elpiji 3 kilogram (kg) masih tetap berjalan.

Hal ini dia ungkapkan untuk merespons adanya kebijakan pemerintah yang awalnya sempat melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg namun kembali diperbolehkan.

“Perlu kami tegaskan bahwa kebijakan tidak berubah, kebijakan mengenai tata kelola penyaluran subsidi gas elpiji ini tetap dilakukan dan berjalan. Namun proses pelaksanaannya itu yang perlu diperhatikan karena pemerintah melihat betul apa yang terjadi di masyarakat dan memang betul ada yang harus diperbaiki,” ujarnya dalam Obrolan Newsroom yang disiarkan Kompas.com lewat YouTubenya, Selasa, (4/2/2025).

Lebih lanjut Prita menyebutkan berdasarkan data yang dia himpun dari KPK potensi kebocoran subsidi gas elpiji yang tidak tepat sasaran bisa mencapai Rp 50 triliun.

Baca juga: TNI Rekrut Hacker dan Ahli Sipil Jadi Tentara Siber, Panglima TNI: Sudah Mulai Beroperasi

Sehingga dengan begitu, dia menekankan, diperlukan tata kelola ulang yang baik agar bisa memastikan penyaluran gas elpiji tepat sasaran.

“Kayak di Jakarta dan Bekasi harganya bisa bedakan. Makanya kalau enggak pakai KTP ada kebocoran dan tidak tepat sasaran. Jadi tata kelolanya sangat penting kita perbaiki namun perlu memastikan proses ini perlu berlangsung,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR & Anggota DPR Komisi XII Eddy Soeparno mengatakan, untuk memperbaiki tata kelola penyaluran subsidi gas elpiji tidak bisa dilakukan secara parsial tapi harus secara holistik dengan membuat payung hukum.