DPD RI: Usulan Pemekaran di Jateng Bukan Wacana!

"Kita usulkan dibagi tiga atau empat wilayah yakni Provinsi Jawa Utara, Selatan dan Timur atau empat zona (tambahannya) pantura timur," katanya.

Baca juga: Kapan Pemekaran Banyumas Terwujud? Kecamatan Sepi Ini Bakal Jadi Ibukota Kabupaten Baru

Dia menuturkan, pemekaran ini berkaca pada jumlah pendudukan Jateng yang sudah melebihi jumlah di suatu negara.

Sebagai contoh Negara ASEAN dengan jumlah penduduk belasan juta, memiliki puluhan provinsi. 

"Bandingkan dengan negara Kamboja dengan Jumlah penduduk 17 Juta, tapi provinsinya ada 25."

"Thailand ada 77 Provinsi, padahal penduduknya di bawah Jateng," katanya. 

Ide atau gagasan pembagian tiga provinsi atau aglomerasi jika dimekarkan seperti Solo Raya, Jawa Selatan, Muria Raya harus dijadikan kajian juga sekaligus opsi pengembangan Jateng ke depan.

"Kita berharap Gubernur yang ada di Jawa Tengah memberikan atensi terhadap pemekaran baik Kabupaten Brebes dan provinsi."

"Termasuk tadi dalam konteks kalau ada Daerah Otonomi Baru (DOB) akan mempercepat pengembangan calon kawasan wisata purbakala Galuh Timur ini."

"Selain kalau ada prioritas-prioritas lain yang berkejaran sehingga (pemekaran) terhambat," terang Senator DPD Kelahiran Cilacap ini.

Memang saat ini Pemerintah Indonesia masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) kecuali untuk Papua dan Papua Barat.

Namun Kholik mengingatkan para penggiat agar terus memantau dan mengupayakan selalu berkomunikasi dengan seluruh pihak. 

"Selalu memantau informasi terbaru dan selalu berkomunikasi lintas sektor."

"Karena tiga pintu pemekaran ada di DPR, DPD dan pemerintah," ungkapnya. 

Ia pun berharap saat nanti moratorium dicabut, usulannya terkait pemekaran wilayah bisa diakomodasi pemerintah pusat.

Bahkan, tidak hanya Jateng tapi juga wilayah lain di Indonesia yang memiliki populasi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. (*)

Baca juga: Pantas Ingin Pemekaran, Ini 5 Kecamatan Terjauh dari Ibu Kota Kabupaten Banyumas