DPD RI: Usulan Pemekaran di Jateng Bukan Wacana!

TRIBUNBANYUMAS.COM, BREBES - Senator DPD RI, Abdul Kholik menuturkan bahwa usulan pemekaran di Provinsi Jawa Tengah bukan hanya sebatas wacana. Baik pemekaran provinsi maupun kabupaten dan kota.

DPD pun telah menggandeng akademisi dan universitas negeri yang ada di Jateng semisal Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Surakarta (UNS) terkait usulan pemekaran tersebut.

Pihaknya terus mendorong dengan memberikan kajian berbasis data agar pemekaran dapat terealisasi. 

Baca juga: Kebumen Bakal Jadi Ibu Kota Provinsi Jawa Selatan? Pemekaran Provinsi Jateng Viral di Media Sosial

"Usulan ini (pemekaran) bukan hanya sebatas wacana."

"Kami sudah punya kajian berbasis pengamatan, ada statistik dan bisa diuji."

"Kami juga sudah bekerja sama dengan kampus-kampus untuk desain pembagian wilayah."

"Dengan Undip sudah, Unsoed juga sudah, UNS akan kita lakukan," kata Abdul Kholik di sela-sela diskusi 'Meniti Jejak Peradaban Kebudayaan Manusia Bumiayu' di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, baru-baru ini.

Baca juga: Pakar Perencanaan Wilayah Bicara Pemekaran Banyumas, Dianggap Ideal Jadi 3 Daerah Otonom

Pemekaran, kata dia, akan lebih menguntungkan pada sektor pembangunan dan akan mengatasi segala permasalahan di Jateng.

Sebagai contohnya adalah permasalahan terkait kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan ekonomi akan lebih tertangani di masing-masing zona.

Bahkan, bukan tidak mungkin adanya pemekaran wilayah akan memunculkan sumbu-sumbu perekonomian baru di Jateng.

"Permasalahan Jateng saat ini adalah pembangunan jalan."

"Hal ini karena provinsi terbebani oleh pembiayaan (APBD) di pembangunan jalan saja, sehingga faktor lain kurang tertangani maksimal," beber Kholik.

Pemekaran Provinsi Jateng

Ia pun mendorong pemerintah untuk melakukan pemekaran Provinsi Jawa Tengah menjadi tiga atau empat wilayah.

Sebab, menurut Kholik, dengan jumlah penduduknya sekitar 36,7 juta, Jateng sudah sangat mendesak dilakukan pemekaran. 

"Karena Jawa Tengah lihat over populasi/kapasitas, di mana di tahun 2045, jumlah penduduk Jateng ada 42 juta."

"Kita usulkan dibagi tiga atau empat wilayah yakni Provinsi Jawa Utara, Selatan dan Timur atau empat zona (tambahannya) pantura timur," katanya.

Baca juga: Kapan Pemekaran Banyumas Terwujud? Kecamatan Sepi Ini Bakal Jadi Ibukota Kabupaten Baru

Dia menuturkan, pemekaran ini berkaca pada jumlah pendudukan Jateng yang sudah melebihi jumlah di suatu negara.

Sebagai contoh Negara ASEAN dengan jumlah penduduk belasan juta, memiliki puluhan provinsi. 

"Bandingkan dengan negara Kamboja dengan Jumlah penduduk 17 Juta, tapi provinsinya ada 25."

"Thailand ada 77 Provinsi, padahal penduduknya di bawah Jateng," katanya. 

Ide atau gagasan pembagian tiga provinsi atau aglomerasi jika dimekarkan seperti Solo Raya, Jawa Selatan, Muria Raya harus dijadikan kajian juga sekaligus opsi pengembangan Jateng ke depan.

"Kita berharap Gubernur yang ada di Jawa Tengah memberikan atensi terhadap pemekaran baik Kabupaten Brebes dan provinsi."

"Termasuk tadi dalam konteks kalau ada Daerah Otonomi Baru (DOB) akan mempercepat pengembangan calon kawasan wisata purbakala Galuh Timur ini."

"Selain kalau ada prioritas-prioritas lain yang berkejaran sehingga (pemekaran) terhambat," terang Senator DPD Kelahiran Cilacap ini.

Memang saat ini Pemerintah Indonesia masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) kecuali untuk Papua dan Papua Barat.

Namun Kholik mengingatkan para penggiat agar terus memantau dan mengupayakan selalu berkomunikasi dengan seluruh pihak. 

"Selalu memantau informasi terbaru dan selalu berkomunikasi lintas sektor."

"Karena tiga pintu pemekaran ada di DPR, DPD dan pemerintah," ungkapnya. 

Ia pun berharap saat nanti moratorium dicabut, usulannya terkait pemekaran wilayah bisa diakomodasi pemerintah pusat.

Bahkan, tidak hanya Jateng tapi juga wilayah lain di Indonesia yang memiliki populasi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. (*)

Baca juga: Pantas Ingin Pemekaran, Ini 5 Kecamatan Terjauh dari Ibu Kota Kabupaten Banyumas