Viral Prabowo Dukung Luthfi-Yasin, KPU: Presiden Tak Boleh Kampanye, Andika Bukan Ancaman

“Pak Luthfi didukung oleh Partai Gerindra, dan Beliau sendiri sudah ber-KTA Gerindra. Jadi, ini sudah kewajiban ketua umum untuk mendukung kadernya agar menang di Jawa Tengah,” ungkap Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Minggu 10 November 2024.

Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, Bibit Waluyo menilai, dukungan Prabowo ke pasangan Luthfi-Yasin itu wajar karena beliau memposisikan sebagai ketua umum partai.

Terkait jabatan presiden, Bibit mengatakan sulit dihindari karena orangnya hanya satu.
"Ketua umum partai juga Presiden. Terus opo meneh? (Mau gimana lagi?) Tidak mungkin lah, tidak usah dibesar-besarkan yang seperti itu," bebernya.

Khawatir Dukungan Prabowo

Di sisi lain, Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang 'Pacul', mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah.

"Kalau Pak Prabowo bukan Presiden tentu ya biasa saja, tapi yang mengkhawatirkan beliau ini jabatan di belakangnya Presiden."

Demikian ungkap Bambang Pacul yang ditemui di sela debat kedua Pilkada Jateng di MAC Ballroom, Semarang, pada Minggu (10/11/2024) malam.

Bambang menilai, jabatan Presiden merupakan posisi tertinggi dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga penting bagi sosok Presiden untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.

"Presiden itu Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, semua kuasa praktis di eksekutif di tangan beliau kan begitu." 

"Ini perlu dikasih sedikit catatan saja, bahwa ada sebuah pelajaran baru demokrasi hari ini," tegas dia.

Keterlibatan Prabowo dalam mengampanyekan Luthfi-Yasin dianggap berdampak pada strategi pemenangan paslon usungannya, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. "Pasti, konstelasi akan berubah," kata dia lagi.

Bambang menegaskan, pelaksanaan Pilkada telah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, hal inilah yang seharusnya menjadi tuntunan bagi masyarakat untuk berperilaku lebih beradab.

"Pilkada diatur melalui peraturan perundang-undangan. Dia di dalam koridor peraturan perundang-undangan. Kompetisi berada di dalam peraturan perundang-undangan." 

"Kalau berubah positif atau negatif, maka peraturan perundang-undangan inilah yang sesungguhnya menjadikan masyarakat lebih beradab, menatanya lebih beradab," tegas dia.