Ingin Efek Jera, Ketua PWNU Jateng Minta Pemerintah Bekukan Ponpes Terjadi Kasus Kekerasan Seksual

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kasus kekerasan seksual di pondok pesantren mendapat perhatian Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin, di Hari Santri Nasional.

Gus Rozin pun mengusulkan pembekuan ponpes yang didalamnya terjadi peyimpangan, termasuk kekerasan seksual.

Gus Rozin mengatakan, bertepatan dengan Hari Santri Nasional, perlu adanya upaya membangun kesadaran dalam menciptakan lingkungan ponpes yang aman dan nyaman bagi para santri dan santriwatinya.

"Pertama, yang di internal pesantren harus membangun awareness, kemudian yang eksternal," ujar Gus Rozin dikutip dari Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama yang membawai lembaga pendidikan ponpes, harus punya sikap tegas terhadap ponpes yang melakukan penyimpangan.

"Pemerintah setidaknya harus (berani) membekukan izin pesantren jika ada kasus-kasus besar," katanya.

Baca juga: Pengasuh Ponpes di Cilacap Ditetapkan Tersangka Kasus Percabulan, Korban Bertambah Jadi 7 Pelapor

Pembinaan berupa peringatan dan bimbingan yang dilakukan terhadap ponpes bermasalah, katanya, kurang memberi efek jera.

"Mungkin, pemerintah bisa memberikan sanksi yang tegas kalau kasusnya besar. Berarti, pembelajaran di situ harus ada pengawasan khusus dan tidak boleh menerima santri atau murid baru selama setahun atau dua tahun."

"Saya kira, kalau tidak ada sanksi semacam itu maka tidak akan ada efek jeranya," lanjut dia.

Orangtua Harus Ikut Terlibat

Gus Rozin juga menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak dalam menjamin lingkungan ponpes sehat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, bagi santri.

Satu di antara, keterlibatan orangtua dalam membangun kesadaran lingkungan pendidikan ponpes agar ideal.

"Kita harus memanfaatkan momentum Hari Santri untuk membangun kesadaran pentingnya pondok pesantren memiliki dan melaksanakan konsep pesantren yang ramah terhadap siapapun, sekaligus pesantren yang mempunyai prinsip lingkungan sehat," imbau dia.

Baca juga: Dua Santri Jadi Menteri Prabowo-Gibran, Disinggung saat Peringatan Hari Santri di Kudus

Menurutnya, keterlibatan orangtua di pondok pesantren, saat ini, masih kurang.

Ia mengatakan, masih diperlukan jalinan komunikasi yang baik antaran pondok pesantren, orangtua, juga para santri sehingga bila terjadi masalah di pondok pesantren, tidak langsung disalahartikan sebagai kasus bullying.

"Pesantren kurang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan wali santri, saya melihat, para wali santri ini belum banyak memahami apa itu diskursus bullying,” kata dia.

Dia tak memungkiri bila ponpes bukan lingkungan yang zero konflik.

Terlebih, ada ratusan hingga ribuan santri yang tinggal bersama.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya memitigasi dan mengelola konflik. (Kompas.com/Titis Anis Fauziyah)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hari Santri, Ketua PWNU Jateng Dorong Pembekuan Ponpes yang Terseret Kasus Kekerasan".